Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 60.000 wanita hamil di Jalur Gaza menderita kekurangan gizi dan dehidrasi akibat perang Israel dengan pasukan militan Palestina, Hamas.
Hal ini diumumkan oleh Kementerian Kesehatan setempat jelang Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Jumat (8/3/2024).
Kementerian mengatakan, para perempuan ini juga kekurangan layanan kesehatan yang layak.
Laporan tersebut menambahkan, 49 persen dari populasi Jalur Gaza adalah perempuan.
Sebagian besar dari mereka berada dalam usia subur, dengan sekitar 5.000 perempuan melahirkan setiap bulannya dalam kondisi terancam, tidak aman dan tidak sehat akibat penembakan dan pengungsian.
Pada 19 Februari, UNICEF memperingatkan, peningkatan tajam kekurangan gizi di kalangan anak-anak, wanita hamil dan ibu menyusui di Jalur Gaza merupakan “ancaman serius” terhadap kesehatan mereka, terutama dengan perang yang sedang berlangsung.
Akibat perang dan pembatasan yang dilakukan Israel, penduduk Gaza, terutama di wilayah Gaza dan wilayah utara, berada di ambang kelaparan di tengah kekurangan makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar, selain krisis kesehatan akibat penyebaran epidemi dan penyakit serta lemahnya pelayanan medis.
Kementerian Kesehatan Gaza, dalam pernyataannya, meminta PBB untuk segera menghentikan agresi Israel dan genosida terhadap perempuan Palestina dan keluarga mereka.
Mereka juga menyerukan lembaga-lembaga perempuan di seluruh dunia untuk mendukung perempuan Palestina dan memobilisasi upaya untuk menuntut diakhirinya agresi Israel.
Kementerian juga mendesak lembaga-lembaga internasional untuk mendukung kebutuhan hidup, kesehatan, psikologis dan sosial perempuan Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Menjelang Hari Perempuan Internasional, kementerian mengumumkan kematian 9.000 perempuan Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Baca juga: Joe Biden Klaim Dirinya Bekerja Tanpa Henti demi Gencatan Senjata di Gaza
Tentara Israel telah melancarkan perang yang menghancurkan di Jalur Gaza, yang mengakibatkan puluhan ribu korban sipil.
Kemudian bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kehancuran besar-besaran infrastruktur dan properti.
Menurut data Palestina dan PBB, menyebabkan Israel harus menghadap Mahkamah Internasional untuk keadilan pada bulan Januari atas tuduhan genosida.