TRIBUNNEWS.COM -- Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi mengatakan situasi di garis depan Ukraina timur masih sulit.

Rusia terus melakukan penggempuran ke wilayah pasukannya dan berusaha merebut sejumlah daerah di Donetsk dan Zaporizhzhia.

Di Donetsk medan pertempuran masih menyala di Terna, Ivanovske, Berdychi dan Tonenke. Sementara pada wilayah Zaporizhzhia pertempuran sengit terjadi di Verbove dan Robotine.

Baca juga: Rusia Tolak Ikut Konferensi Perdamaian Swiss, Cium Ada Agenda Khusus Zelensky

Saat ini, jelasnya, pasukan dalam pertempuran membentuk formasi dua brigade. "Situasinya secara bertahap menjadi lebih sulit dan ada ancaman unit musuh yang maju ke dalam formasi pertempuran kita," ujar Syrsky dikutip dari sebuah media lokal, Kamis (14/3/2024).

Ia juga memberikan pesan, setelah analisis terperinci, semua keputusan yang diperlukan dibuat untuk memperkuat unit militer ini dengan cadangan, amunisi, peralatan perang elektronik.

"Di masa depan akan menjamin stabilitas pertahanan kita di bagian depan ini," pesan Panglima.

Syrsky menyebutkan, pasukannya masih bisa dipertahankan karena aktivitas musuh di sektor lain di garis depan telah menurun secara signifikan.

Tentara Rusia juga banyak yang bertumbangan. Dari informasi yang ia dapatkan jumlah tentara Rusia yang tewas tidak sedikit.

"Selama dua minggu pertempuran sengit, musuh menderita kerugian yang sangat besar. Namun, semua pemukiman yang dia coba rebut tetap berada di bawah kendali kami," tegas perwira militer itu.

Sebelumnya, Staf Umum Angkatan Bersenjata melaporkan bahwa pada siang hari para pembela Ukraina melenyapkan 980 penjajah Rusia.

Baca juga: Rentetan Drone dan Rudal Ukraina Serang 2 Kilang Minyak Rusia

Tentara Ukraina Kelelahan

Sebanyak 330.000 tentara Ukraina di garis depan diperkirakan mengalami kelelahan dan membutuhkan rotasi.

Ukraina berencana melakukan mobilisasi sebanyak 400.000 hingga 500.000 warganya menjadi pasukan cadangan.

Namun perekrutan tersebut masih terganjal aturan saat ini dan angkanya pun dinilai masih kasar.

Hal ini diperkirakan menjadi pendorong untuk dipercepatnya pengesahan Undang-Undang yang mengatur wajib militer di Ukraina.

Saat ini RUU yang mengatur mobilisasi warga menjadi militer tersebut masih dalam pembahasan di parlemen dan diperkirakan bulan ini akan disahkan.

"Anggota baru yang tersisa akan menggantikan korban dan memenuhi kebutuhan militer lainnya,” menurut kementerian pertahanan Ukraina, dikutip dari Financial Times.

Disebutkan, reformasi wajib militer akan diputuskan oleh parlemen Ukraina akhir bulan ini.

Banyak-pasal-pasal yang diperkirakan memberikan hukuman berat bagi mereka yang menghindari wajib militer dan mengurangi usia yang memenuhi syarat untuk mobilisasi dari 27 menjadi 25 tahun.

Pria dalam usia wajib militer akan diminta untuk menyerahkan data pribadi mereka secara elektronik untuk kemungkinan pemanggilan, berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini, yang mengharuskan petugas wajib militer menyerahkan surat-suratnya secara langsung.

Pemerintah Ukraina memperkirakan jumlah calon wajib militer berjumlah 3,7 juta, FT melaporkan. Jumlah tersebut merupakan sepertiga dari 11,1 juta penduduk laki-laki yang akan masuk dalam kelompok usia pasca reformasi.

Sisanya adalah pekerja yang berjuang, cacat, berada di luar negeri, atau dianggap sebagai pekerja kritis yang dilindungi dari mobilisasi.

Baca juga: Putin Ingatkan Polandia Jika Mengirimkan Tentaranya ke Ukraina

Calon wajib militer sebagian besar tidak bersedia menjawab seruan Kiev, kata surat kabar itu, mengutip survei bulan Februari yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Ukraina, Info Sapiens.

Hampir setengah dari mereka (48 persen) mengatakan mereka tidak siap berperang, dibandingkan dengan 34 persen yang menyatakan siap. Hampir 30 persen mengatakan mereka “sama sekali tidak” siap untuk dimobilisasi, dan ini merupakan jawaban yang paling populer.

“Kampanye perekrutan Kementerian Pertahanan, yang baru saja dimulai dan sejauh ini mencakup sejumlah spesialisasi militer yang terbatas, telah menunjukkan bahwa tidak ada kekurangan pemahaman secara umum," kata Kementerian Pertahanan.