Rusia dan China Memveto Resolusi Gencatan Senjata yang Dirancang AS, Dinilai Tidak Ada Gunanya

TRIBUNNEWS.COM- Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 Maret memblokir resolusi yang diusulkan AS untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dan pembebasan tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas, menyusul veto oleh Rusia dan Tiongkok.

Sebanyak 11 suara mendukung resolusi tersebut, tiga menentangnya, dan satu abstain.

Resolusi yang diusulkan AS menyerukan gencatan senjata segera tetapi tidak menyebutkan batasan waktu dan apakah gencatan senjata harus bersifat permanen atau sementara.

Israel terus menegaskan bahwa gencatan senjata segera akan menandakan kekalahannya dalam perang.

“Kami tidak akan lagi menoleransi resolusi-resolusi sia-sia yang tidak berisi seruan gencatan senjata, yang tidak membawa hasil apa pun. Hal ini akan membebaskan tangan Israel dan mengakibatkan seluruh Gaza, seluruh penduduknya, harus menghadapi kehancuran atau pengusiran,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, tentang pemungutan suara tersebut.

Dia menambahkan bahwa Washington dengan sengaja menyesatkan komunitas internasional dan mengatakan bahwa memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut akan menjadi aib.

Selain Rusia dan China, Aljazair juga memberikan suara menentang resolusi tersebut.

“Mereka yang percaya bahwa kekuatan pendudukan Israel akan memilih untuk menegakkan kewajiban hukum internasionalnya adalah keliru,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada Dewan Keamanan, seraya menambahkan bahwa mereka harus meninggalkan fiksi ini.

Perwakilan Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, yang abstain dalam pemungutan suara tersebut, mengatakan: “Kepada siapa tuntutan untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional [ditujukan]… Siapa yang mencegah penggunaan semua rute yang tersedia ke Jalur Gaza? Siapa yang tidak menghormati mekanisme dekonfliksi dan notifikasi? Kami tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini… Lalu mengapa tuntutan relevan dalam resolusi ini tidak secara jelas ditujukan kepada penguasa pendudukan, bahkan satu kali pun?”

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan resolusi sepihak tersebut ditolak karena alasan yang jelas, mengutuk pembingkaian [of] apa yang terjadi sebagai isu terorisme dan mengecam genosida terhadap … rakyat Palestina.

Dia juga mengutuk aspirasi Israel untuk menggusur paksa penduduk Gaza dan menyatakan harapannya untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan mendatang.

“Intinya adalah menyerukan gencatan senjata segera selama bulan Ramadan, yang kami dukung karena kami ingin menyelamatkan nyawa rakyat Palestina di Jalur Gaza dan kami ingin memberikan bantuan kemanusiaan secara besar-besaran sesuai dengan kebutuhan. orang - orang kita."

Kota Rafah di Gaza paling selatan sangat padat dengan lebih dari satu juta warga Palestina yang terdampar, sebagian besar dari mereka telah mengungsi dari daerah lain di Jalur Gaza.