IDF Segera Serbu Rafah, Netanyahu Perintahkan Beli 40 Ribu Tenda dari China, 

TRIBUNNEWS.COM - Media Israel, Channel 12 melaporkan tentara pendudukan Israel (IDF) telah memulai persiapan untuk melancarkan agresi militer darat di Rafah jika negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas gagal mecapai kesepakatan.

Menurut laporan media tersebut, seiring proses negosiasi, tentara IDF mulai mengambil langkah untuk mengisolasi kota Rafah.

Baca juga: Dewan Perang Israel Gelar Rapat Malam Ini Bahas Pertukaran Tahanan, Kembali Turuti Mau Hamas?

Dilaporkan, Tentara IDF juga sudah memerintahkan warga sipil untuk pergi dari Rafah dan mengungsi ke lokasi lain.

Surat kabar itu menambahkan laporan persiapan teknis yang dilakukan IDF dalam upaya agresi militer darat ke Rafah.

"Netanyahu memerintahkan pembelian 40.000 tenda dari Tiongkok untuk didirikan di Gaza sebagai persiapan operasi darat di Rafah," tulis laporan tersebut.  

Ngambek ke AS Kelar, Netanyahu Kirim Utusan ke Gedung Putih Bahas Penyerbuan Rafah 

Adapun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu tampaknya sudah menyelesaikan 'sikap merajuknya' ke Amerika Serikat (AS).

Selesainya 'ngambek' Netanyahu itu ditunjukkan oleh kesediaannya untuk mengirim delegasi Israel ke Gedung Putih untuk membicarakan serangan Rafah.

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana mengirim dua pejabat senior Israel ke Washington secepatnya minggu depan untuk melakukan pembicaraan mengenai potensi serangan terhadap Rafah," menurut empat pejabat AS dan Israel yang diwawancarai Axios.

Menurut laporan Axios, keputusan Netanyahu untuk mengirim pejabat yang sama ke Washington menandai perubahan yang signifikan, mengingat baru pada  Senin, ia membatalkan perjalanan mereka sebagai protes dan kemarahan  atas kegagalan AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tawanan yang ditahan oleh Hamas.

"Meski begitu, dampak dari pembatalan perjalanan tersebut dan kebuntuan negosiasi kabarnya semakin memperburuk hubungan antara Netanyahu dan pemerintahan Biden," kata laporan Axios.

Baca juga: Wasekjen PIJ: AS Ingin Perang di Gaza Berlanjut, Perselisihan Biden-Netanyahu Cuma Sandiwara

“Kantor Perdana Menteri telah setuju untuk menjadwalkan ulang pertemuan yang didedikasikan untuk Rafah,” kata sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada Rabu (27/3/2024).

Dia menambahkan kalau diskusi tentang Rafah adalah hal yang “mendesak.”

Menurut seorang pejabat AS yang berbicara ke Axios, aksi ngambek dengan pembatalan perjalanan delegasi Israel dan retorika yang menyertainya dianggap sebagai “drama yang tidak perlu di pihak Netanyahu.”

Seorang pejabat senior Israel setuju dan mengatakan, "Bibi melakukan kesalahan."

Sebelumnya pada Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan kalau AS tidak dapat memverifikasi laporan media yang menunjukkan bahwa Netanyahu berusaha untuk menjadwal ulang kunjungan delegasi Israel ke Washington yang dibatalkan untuk minggu depan.

Hal ini terjadi setelah Netanyahu mengumumkan pada 25 Maret kalau ia telah membatalkan perjalanan delegasi Israel ke Washington setelah AS menolak untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Baca juga: Hamas Sambut Resolusi DK PBB: Siap Bebaskan Sandera dan Letakkan Senjata, Israel Marah-Marah ke AS

Sebelum berangkat ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant menekankan pentingnya mencapai konsensus mengenai masalah ini, dengan menyatakan kalau hal ini penting untuk efektivitas dan kelanjutan operasi tentara Israel.

Dia mendesak agar dicapai kompromi mengenai masalah ini.

“Selasa mendatang, proposal keputusan mengenai masalah rekrutmen akan diajukan ke pemerintah oleh perdana menteri, atas inisiatifnya,” tegasnya.

Baca juga: Bantuan Militer AS Lama Datang, Israel Pakai Bom Tua Tahun 1953 ke Gaza

“Posisi saya tidak berubah. Saya tidak akan ikut serta dalam proposal apa pun yang tidak disetujui oleh semua faksi koalisi – dan di bawah kepemimpinan saya, sistem keamanan tidak akan mengajukan proposal tersebut untuk dijadikan undang-undang,” kata Gallant soal perkembangan RUU Wajib militer.

Baca juga: Mati-matian Bela Yahudi Ultra-ortodoks, Netanyahu Ancam Para Menteri Israel Soal RUU Haredi

AS Abstain Picu Kemarahan Israel 

AS abstain dalam pemungutan suara DK PBB Pada hari Senin, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menerapkan gencatan senjata di Gaza.

Alih-alih memveto resolusi tersebut, AS malah abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Keputusan abstain tersebut memicu kemarahan di kalangan pemimpin Israel, dan Netanyahu mengecam sekutu-sekutunya karena dituduh meninggalkan Israel di PBB.

“Anda tidak bisa mengatakan Anda mendukung hak Israel untuk hidup dan mempertahankan diri dan kemudian menentang Israel ketika mereka menggunakan hak tersebut. Anda tidak bisa mengatakan Anda mendukung tujuan Israel untuk menghancurkan Hamas dan kemudian menentang Israel ketika mereka mengambil tindakan yang diperlukan,” kata Netanyahu setelah pemungutan suara pada resolusi tersebut.

Pada hari pertemuan tersebut dibatalkan, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa AS kecewa karena mereka tidak dapat melakukan “percakapan yang tidak menyenangkan” tentang “alternatif yang layak” selain serangan Rafah. 

(oln/memo/khbrn/axios/*)