TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, memperingatkan rekannya dari Iran, Hossein Amir-Abdollahian, mengenai konflik regional yang menyebar ke Laut Merah.
Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan melalui panggilan telepon, Shoukry menyatakan keprihatinan mendalam Mesir atas meluasnya konflik di wilayah tersebut.
Khususnya di wilayah selatan Laut Merah.
Tak hanya itu, kekhawatiran juga mengenai dampak buruknya konflik terhadap perdagangan maritim internasional.
Hal ini lantaran Laut Merah merupakan arteri internasional yang penting untuk perekonomian dunia.
Selama ini, Kelompok Houthi di Yaman, yang bersekutu dengan Iran, telah menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah sejak November 2023.
Demikian dengan dalih sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina akibat serangan militer Israel di Gaza.
Serangan Houthi memicu serangan balasan dari Amerika Serikat dan Inggris terhadap sasaran Houthi di Yaman bulan lalu.
Navigasi di Terusan Suez Mesir, salah satu sumber utama pendapatan mata uang asing bagi Mesir, telah dipengaruhi oleh ketegangan di Laut Merah, yang menyebabkan banyak perusahaan pelayaran maritim beralih ke rute alternatif seperti Tanjung Harapan.
Kementerian Luar Negeri Mesir lebih lanjut menyatakan, Shukry memperingatkan konsekuensi serius yang mungkin timbul dari hal ini terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian serta keamanan internasional.
"Perluasan cakupan konflik berdampak negatif pada upaya regional dan internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan perdamaian dan keamanan internasional," terangnya dikutip dari Shafaq News.
Baca juga: Mau Apa Dua Kapal Perang Rusia di Halaman Depan Yaman? Takut Kapal Tankernya Dihajar Houthi?
Pernyataan juga menyebutkan, para menteri secara ekstensif membahas perkembangan terkait konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan perkembangan hubungan Mesir-Iran.
Para menteri menegaskan kembali penolakan mereka terhadap semua skenario yang menargetkan perpindahan warga Palestina dari Gaza dan menentang operasi militer darat apa pun di Kota Rafah, Palestina.
“Mereka juga sepakat mengenai perlunya memastikan akses penuh dan berkelanjutan terhadap bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan penghapusan hambatan Israel yang menghalangi hal ini, serta kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.”