Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat tinggi Hamas bernama Khalil Al-Hayya mengklaim pihaknya bersedia melakukan gencatan senjata dengan Israel selama 5 tahun atau lebih dengan satu syarat.
Syarat itu ialah solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967.
Al-Hayya menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan kantor berita asal Amerika Serikat (AS), Associated Press, pada hari Rabu, (24/4/2024).
Kata dia, Hamas akan “meletakkan senjatanya” dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan.
Akan tetapi, media AS itu memperkirakan Israel tak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu.
Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023.
Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina.
Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas.
Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan Tepi Barat.
“Sebuah negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional,” kata Al-Hayya kepada AP di Istanbul, Turki.
Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diingin Hamas itu terwujud.
Baca juga: Konflik Iran-Israel Diprediksi Terus Kerek Harga Minyak Hingga Tembus 89 Dolar AS Per Barel
“Semua pengalaman orang-orang yang berjuang melawan pihak pendudukan, ketika mereka menjadi independen dan mendapatkan hak dan negara mereka, apa yang sudah dilakukan kekuatan ini? Mereka akan berubah menjadi partai politik dan pasukan pertahanan mereka akan berubah menjadi tentara nasional,” ujarnya menjelaskan.
Selama beberapa tahun, Hamas terkadang mengeluarkan sikap moderat dengan menghormati kemungkinan solusi dua negara, yakni adanya Palestina di samping negara Israel.
Akan tetapi, hingga saat ini sikap resmi Hamas ialah menolak segala alternatif selain pembebasan penuh tanah Palestina “dari sungai hingga laut”.
Sungai yang dimaksudkan ialah Sungai Yordan. Adapun laut itu adalah Laut Mediterania atau Laut Tengah.
Di antara sungai dan laut itu kini terdapat negara Zionis, yakni Israel.
Adapun Al-Hayya tidak mengungkapkan apakah kesediaan Hamas untuk mengikuti solusi dua negara itu berarti akan mengakhiri konflik antara warga Palestina dan Israel.
Hamas mulai berkuasa di Gaza pada tahun 2007 setelah setahun sebelumnya memenangkan pemilu.
Setelah Hamas berkuasa di Gaza, Otoritas Palestina (PA) hanya memerintah di kantong-kantong wilayah Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.
PA berharap bisa mendirikan sebuah negara merdeka di Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Gaza yang dirampas Israel dalam perang tahun 1967.
Dunia internasional mendukung solusi dua negara untuk mengatasi konflik Palestina-Israel.
Namun, pemerintahan garis keras Netanyahu hingga kini masih menolak solusi tersebut.
Baca juga: Jelang Invasi Israel ke Rafah, Ribuan Tentara Termasuk Brigade Yiftah dan Carmeli Dikerahkan ke Gaza
Saat ini perang di Gaza antara Hamas dan Israel telah berlangsung selama hampir 7 bulan.
Serangan Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina.
Menurut pihak berwenang setempat, sebagain besar dari korban jiwa adalah wanita dan anak-anak.
Adapun sekitar 80 persen warga Gaza saat ini menjadi pengungsi.
Di sisi lain, Israel kini mempersiapkan serangan darat ke Kota Rafah di Gaza selatan yang menjadi tempat berlindung lebih dari 1 juta warga Palestina.
Israel mengklaim serangan ke Rafah diperlukan agar bisa mendapatkan kemenangan dalam perang melawan Hamas.
Namun, Al-Hayya berujar serangan Israel ke Rafah tak akan bisa membuat Hamas hancur.
Dia bahkan mengklaim kontak antara pemimpin politik di luar Gaza dan pemimpin militer di Gaza tak “terputus” oleh perang saat ini.
“Pasukan Israel belum menghancrukan lebih dari 20 persen kemampuan Hamas,” kata Al-Hayya.
“Jika mereka tidak bisa melenyapkan Hamas, apa solusinya? Solusinya ialah beralih kepada konsensus.”
(Tribunnews/Febri)