Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, resmi mengundurkan diri pada hari Kamis (25/4/2024).
Sebelumnya, geng bersenjata di Haiti telah mendesak Henry untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan lalu.
Kemudian Henry memutuskan untuk menuruti keinginan para gengster ketika dirinya tidak dapat kembali ke Haiti saat berada di Kenya.
Saat di Kenya, Henry tengah menandatangani perjanjian untuk mengimpor pasukan keamanan multinasional dalam upaya memulihkan hukum dan ketertiban di Haiti, dikutip dari BBC.
Secara Resmi, Henry mengundurkan diri melalui surat yang telah ditandatangani di Los Angeles pada 24 April 2024.
Pengunduran diri Henry bertepatan dengan geng-geng bersenjata yang menguasai sebagian besar ibu kota, Port-au-Prince.
Para gengster ini telah memanfaatkan kekosongan ibu kota setelah PM tidak ada di lokasi tersebut.
Mereka berusaha mengendalikan kekuasaan di ibu kota dengan melakukan berbagai kerusuhan.
Para gengster mendesak Henry untuk segera mengundurkan diri dan negara tersebut segera mengadakan pemilu.
Pasalnya, Henry tidak pernah dipilih secara langsung.
Henry dipilih sebagai perdana menteri oleh Presiden Haiti Jovenel Moise tak lama sebelum Moise dibunuh pada 2021.
Baca juga: Kondisi di Haiti Sudah Seperti Akhir Zaman Pembunuhan Terjadi di Mana-mana
Selama kepemimpinan Henry, banyak pengamat hak asasi manusia yang khawatir dengan Haiti.
Haiti telah mengalami krisis selama puluhan tahun karena pemimpin yang korupsi.
Tidak hanya itu, lembaga-lembaga negara juga banyak yang gagal, kekerasan geng yang juga terus berlanjut di Haiti.
Ini menyebabkan banyak warga yang khawatir dengan kondisi Haiti saat ini dan masa depan.
Sementara itu, setelah Henry resmi mengundurkan diri, membuka jalan bagi dewan transisi untuk memimpin Haiti.
Al Jazeera melaporkan, dewan transisi secara resmi dilantik pada hari Kamis (25/4/2024).
Pelantikan ini bertepatan dengan dirilisnya surat pengunduran Henry.
Kabinet yang akan keluar mengatakan bahwa, sambil menunggu pembentukan pemerintahan baru, Menteri Ekonomi, Michel Patrick Boisvert, telah ditunjuk sebagai perdana menteri sementara.
Dewan transisi ini beranggotakan sembilan orang.
Tujuh di antaranya akan mempunyai hak suara yang diharapkan dapat membantu menetapkan agenda kabinet baru.
Pemerintah juga akan menunjuk komisi pemilu sementara, yang akan diperlukan sebelum pemilu yang direncanakan pada tahun 2026 dapat dilaksanakan.
Mereka juga akan membentuk dewan keamanan nasional.
Komunitas internasional telah mendesak dewan tersebut untuk memprioritaskan ketidakamanan yang meluas di Haiti.
Dewan tersebut akan berusaha memulihkan ketertiban dan pemerintahan demokratis di Haiti, dan didukung oleh negara-negara Karibia lainnya dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, aiansi geng-geng bersenjata di Haite telah memulai serangan terkoordinasi di ibu kota Port-au=Prince pada akhir Februari 2024.
Geng-geng telah menguasai 80 persen Port-au-Prince.
Kekerasan di ibu kota ini telah menyebabkan warga yang meninggal bertambah 50 persen pada tahun ini.
Menurut PBB, sekitar 360.000 warga Haiti masih menjadi pengungsi internal.
Kekerasan geng ini memaksa 95.000 orang meninggalkan ibu kota.
(Tribunnews.com/Farrah Putri)
Artikel Lain Terkait PM Ariel Henry dan Haiti