AS Menemukan 5 Unit Militer Israel Melakukan Pelanggaran HAM Berat Sebelum Perang di Gaza Dimulai

TRIBUNNEWS.COM- Amerika Serikat menemukan lima unit militer Israel melakukan pelanggaran HAM berat sebelum perang Gaza.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan lima unit militer Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia dalam insiden yang terjadi di luar Gaza sebelum konflik pecah antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober, kata Departemen Luar Negeri pada hari Senin, lapor Reuters.

Empat dari unit tersebut telah secara efektif memperbaiki pelanggaran tersebut, sementara Israel telah mengirimkan informasi tambahan mengenai unit kelima dan AS terus melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah, kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri, Vedant Patel, kepada wartawan.

Penjualan senjata AS ke unit-unit tersebut tidak akan terpengaruh, kata Patel. Ia menolak menjelaskan secara spesifik pelanggaran hak asasi manusia apa yang terjadi, unit mana yang terlibat, atau langkah remediasi apa yang diambil.

“Setelah proses yang hati-hati, kami menemukan lima unit Israel bertanggung jawab atas insiden pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Semua ini terjadi sebelum tanggal 7 Oktober dan tidak ada yang terjadi di Gaza,” kata Patel.

“Empat dari unit-unit ini telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, dan kami berharap mitra-mitra kami akan melakukan hal yang sama… Untuk unit-unit lainnya, kami terus melakukan konsultasi dan hubungan dengan pemerintah Israel.”

Perilaku militer Israel semakin mendapat sorotan karena pasukannya telah membunuh sekitar 34.500 warga Palestina di Gaza, menurut otoritas kesehatan di wilayah tersebut, banyak dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Jalur Gaza telah menjadi gurun pasir, dan kekurangan pangan yang ekstrem telah memicu ketakutan akan kelaparan.

Serangan Israel dilancarkan sebagai respons terhadap serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menurut Israel 1.200 orang tewas dan sejumlah sandera disandera.

Namun, sejak saat itu, Haaretz mengungkap bahwa helikopter dan tank tentara Israel, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim oleh Israel telah dibunuh oleh Perlawanan Palestina.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, awal bulan ini mengatakan dia telah membuat keputusan terkait tuduhan bahwa Israel melanggar serangkaian undang-undang AS yang melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Undang-Undang Leahy, yang disusun oleh Senator AS Patrick Leahy pada akhir tahun 1990an, melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan belum diadili.

Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa Amerika Serikat telah menerima informasi baru dari otoritas Israel mengenai unit khusus Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang dilaporkan akan ditunjuk oleh Washington untuk menangani tuduhan hak asasi manusia di Tepi Barat.

Mengingat informasi baru ini, Washington sedang mencari tahu apakah unit tersebut berada pada jalur remediasi, kata sumber itu.

Unit khusus yang terlibat, batalyon Netzah Yehudah, dibentuk pada tahun 1999 untuk mengakomodasi keyakinan agama Yahudi ultra-Ortodoks dan anggota militer nasionalis agama lainnya.

(Sumber: Middle East Monitor)