News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Rusia Vs Ukraina

Mobilisasi Militer Ancam Dunia Usaha Ukraina, Pengusaha Takut Karyawan Habis Dijadikan Tentara

Penulis: Hendra Gunawan
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi: Sejumlah warga Ukraina mengikuti pelatihan wajib militer yang diwajibkan pemerintahan Kiev untuk memerangi invasi Rusia.

TRIBUNNEWS.COM -- Wajib militer bagi warga berusia 18 hingga 60 tahun di Ukraina yang bakal diterapkan pada 18 Mei nanti mengancam dunia usaha negara tersebut.

Pasalnya, hampir semua warga pria Ukraina yang berusia militer diharuskan mendaftar ke petugas perekrutan atau TCC.

Petugas TCC juga sering berkeliaran di jalanan memaksa orang di jalan untuk mendaftar menjadi tantara.

Baca juga: Menlu AS Pada Presiden Zelensky: Senjata Pengubah Permainan Sedang OTW ke Ukraina

Saat ini Ukraina memang kekurangan pasukan untuk berperang melawan Rusia dan membuat program mobilisasi militer untuk memperbanyak tantara.

Media Ukraina, Strana memberitakan, pengusaha mengeluh karena karyawannya kini lebih banyak bolos dan banyak berdiam untuk menghindari TCC yang berkeliaran.

Sejumlah pengusaha bahkan mengaku pekerja mereka telah memilih berhenti dari pekerjaannya.

Mereka ketakutan dihadang oleh TCC saat menuju tempat kerja. Sementara sebagiannya meminta agar bisa bekerja dari rumah atau WFH.

Mereka bahkan telah mengalami hal itu sejak 2023 lalu ketika perusahaan diharuskan melaporkan data karyawan yang bertanggung jawab atas dinas militer kepada TCC. Kemudian banyak yang ingin berhenti atau bekerja tanpa registrasi resmi.

Namun setelah tanggal 18 Mei saat UU Mobilisasi mulai berlaku, masalah dengan skala yang jauh lebih besar mulai muncul. Para karyawan takut dengan denda dan keharusan membawa tanda pengenal militer kemana-mana.

“Laki-laki ingin bersembunyi dalam jumlah besar. Duduk saja di rumah dan keluar sesedikit mungkin. Oleh karena itu, mereka menawarkan untuk dipindahkan bekerja dari rumah. Tapi saya pasti tidak akan bisa memindahkan semuanya untuk bekerja di rumah,” kata salah satu pengusaha.

Baca juga: Ukraina Hadapi Serangan Besar Rusia, Menlu AS Langsung Temui Zelensky di Kyiv

Pemilik produksi kecil mengatakan kepada Strana bahwa situasi personel setelah 18 Mei bisa menjadi kritis baginya.

Pasalnya, karyawannya bakal habis tak ingin bekerja hanya karena takut dihadang oleh TCC di tengah jalan.

“Spesifikasi bisnis saya adalah Anda tidak bisa bekerja dari rumah. Saya memiliki siklus produksi. Orang-orang harus berada di toko. Dan orang-orang ingin berhenti,” kata pengusaha tersebut.

Bahkan bisnis yang telah menerima hak untuk mencadangkan karyawan pun mengalami masalah.

“Ada kasus ketika seseorang yang datang ke TCC untuk memperbarui datanya. Alih-alih reservasi, dia malah dikirim untuk mobilisasi. Oleh karena itu, masyarakat sangat takut dan juga akan berhenti. Kita perlu menertibkan reservasi, memberikan jaminan bahwa orang tersebut tidak akan dimobilisasi. Kalau tidak, pekerjaan akan lumpuh,” kata pengusaha lainnya.

Ilustrasi tentara Ukraina. Banyak warga Ukraina yang tak ingin ikut mobilisasi, mereka kabur ke luar negeri dibantu oleh pejabat berwenang (Free Radio Europe)

Pada bulan April, Verkhovna Rada membahas kemungkinan untuk mencadangkan hingga 50 persen karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk dinas militer, dengan tunduk pada pembayaran tugas militer untuk setiap karyawan: 1,5 persen dari gaji ditambah 20.000 hryvnia setiap bulan.

Bahkan sebelum undang-undang mobilisasi diberlakukan, perusahaan takut untuk menyerahkan daftar reservasi ke kantor pendaftaran dan pendaftaran militer. "Negara" menjelaskan alasannya secara rinci.

Sementara menurut UU Mobilisasi yang baru, dunia usaha tidak hanya harus menyimpan catatan militer, namun juga memastikan bahwa panggilan pengadilan diberikan kepada karyawannya.

Surat Kabar Yudisial dan Hukum menulis hasl tersebut berlaku mulai tanggal 18 Mei, akan mengatur konsep “pemberitahuan.”

Perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi akan diwajibkan tidak hanya untuk menyimpan catatan militer dari mereka yang bertanggung jawab untuk dinas militer (prosedurnya juga ditentukan oleh undang-undang), namun juga untuk memastikan “pemberitahuan” mereka, termasuk melakukan panggilan.

Atas permintaan TCC, perusahaan harus memberi tahu karyawan tentang panggilan tersebut dan memastikan kedatangan mereka tepat waktu.

Para pengusaha juga setiap tahun harus menyerahkan daftar karyawan yang harus didaftarkan militer ke TCC.

Pada saat menerima atau memberhentikan mereka yang bertanggung jawab atas dinas militer, beri tahu TCC dalam waktu seminggu.

Karena melanggar aturan ini, perusahaan akan didenda hingga 59,5 ribu hryvnia atau sekitar Rp 2,4 juta.

Pada bulan April, Verkhovna Rada atau parlemen Ukraina membahas kemungkinan untuk mencadangkan hingga 50 persen karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk dinas militer, dengan tunduk pada pembayaran tugas militer untuk setiap karyawan: 1,5 persen dari gaji ditambah 20.000 hryvnia setiap bulan.

Bahkan sebelum undang-undang mobilisasi diberlakukan, pengusaha takut untuk menyerahkan daftar reservasi ke kantor pendaftaran dan pendaftaran militer. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini