Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan suara bulat menolak resolusi Majelis Umum PBB yang mendorong pengakuan negara Palestina.
“Kami tidak akan membiarkan mereka mendirikan negara sehingga mereka dapat menyerang kami lebih jauh,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, Rabu (15/5/2024).
“Tidak ada yang akan menghalangi kami, Israel, untuk menggunakan hak dasar kami untuk membela diri – baik Majelis Umum PBB maupun entitas lainnya," tambahnya.
Setidaknya, kebinet Israel menyetujui tiga pernyataan yang memberi isyarat kepada PBB agar tidak mempertimbangkan resolusi apa pun yang bersifat mengikat, seperti diberitakan LBCI Lebanon.
Berikut ini tiga pernyataan Israel yang menolak resolusi PBB untuk mengakui negara Palestina:
- Menolak keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Mei 2024 untuk meningkatkan status Otoritas Palestina dan memberinya kekuasaan tambahan yang biasanya diberikan kepada negara-negara anggota PBB.
- Menyatakan bahwa keputusan tersebut di atas tidak mengubah status wilayah sengketa, tidak memberikan hak apa pun, dan tidak mengurangi hak apa pun dari Israel dan orang-orang Yahudi di Israel.
- Menyatakan bahwa keputusan tersebut di atas tidak akan menjadi dasar bagi perundingan di masa depan dan tidak bertujuan untuk mendorong solusi damai.
Keputusan pemerintah Israel ini diambil kurang dari seminggu setelah Majelis Umum PBB mengadakan voting untuk memberi hak istimewa kepada Palestina di PBB pada Jumat (10/5/2024).
Sebelumnya, Majelis Umum PBB setuju untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB yang ke-194.
Namun, voting tersebut tidak mengubah status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota sejak tahun 2012 menjadi anggota penuh PBB.
Yang diperoleh Palestina dalam voting itu adalah pengakuan dari 143 negara anggota PBB bahwa Palestina memenuhi syarat untuk bergabung.
Palestina juga mendapat lebih banyak partisipasi dan beberapa hak dalam Majelis Umum PBB, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Baca juga: 9 Negara Tak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB, Termasuk Negara Tetangga Indonesia Ini
Sejumlah 143 negara anggota PBB mendukung Palestina dalam voting itu, 9 negara lainnya menolak, dan 25 negara abstain.
Sembilan negara yang menolak yaitu Amerika Serikat, Israel, Argentina, Chechia, Hongaria, Mikronesia, Nauru, Palau dan Papua Nugini.
Sedangkan Inggris, Jerman, Kanada dan Ukraina termasuk negara yang abstain.
Amerika Serikat telah menegaskan akan tetap memblokir keanggotaan dan status kenegaraan Palestina sampai adanya perundingan langsung dengan Israel untuk menyelesaikan masalah, termasuk keamanan, perbatasan dan masa depan Yerusalem, serta mengarah pada solusi dua negara.
Saat ini, Israel masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 35.173 jiwa dan 78.827 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Rabu (15/5/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, seperti dilaporkan Anadolu.
Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023).
Israel memperkirakan, kurang lebih ada 136 sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel