Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Sebanyak 10.025 tentara Rusia dari program mobilisasi harus menjalani kasus pidana karena menolak berperang melawan Ukraina.
Behkan sebagian besar dari mereka telah menjalani pelatihan militer sejak program mobilisasi militer dimulai pada September 2022 lalu.
Media Ukrainska Pravda mengutip dari Mediazona mengabarkan bahwa pengadilan militer telah menerima 10.025 kasus pidana terkait penolakan wajib militer.
Baca juga: Tiru Rusia, Kiev Siapkan Aturan Mobilisasi Napi Jadi Tentara
Disebutkan oleh media tersebut, jumlah dari kasus penolakan militer tersebut terdiri dari 9.059 kasus AWOL (absen tanpa izin) satuan militer, 627 kasus kegagalan mematuhi perintah, dan 339 kasus desersi (menelantarkan tugas atau jabatan militer tanpa izin yang dilakukan dengan maksud untuk tidak kembali - red.) 10.085 orang telah didakwa, 8.594 di antaranya sudah dijatuhi hukuman.
Sebelum mobilisasi pada musim gugur tahun 2022, tentara Rusia hampir tidak dituntut karena menolak wajib militer.
Pada bulan Mei 2024 saja, terdapat 929 kasus pidana yang dibawa ke pengadilan. Terdapat 844 kasus AWOL, 43 kasus tidak mematuhi perintah, dan 42 kasus desersi.
Pengadilan memberikan 34-35 putusan per hari dalam kasus-kasus tersebut pada akhir bulan April.
Seringkali, hakim menjatuhkan hukuman percobaan dalam kasus-kasus seperti itu, yang memungkinkan komando untuk mengembalikan tentara tersebut ke zona pertempuran.
Sebagian Besar Tak Dukung Mobilisasi
Sementara itu di Ukraina, sebagian besar warga juga tidak mendukung program mobilisasi militer.
Namun jajak pendapat menunjukkan hanya sepertiga masyarakat yang mendukung undang-undang tersebut.
Dikutip dari NHK, mobilisasi tersebut dilakukan karena pasukan Ukraina semakin berkurang karena peperangan tak seimbang melawan Rusia.
Baca juga: Parlemen Setujui UU Wajib Militer, Mobilisasi Tentara Ukraina Berlaku 8 Bulan Lagi
Undang-Undang terbaru Ukraina melarang laki-laki berusia antara 18 dan 60 tahun meninggalkan negara itu sejak dimulainya perang.
Namun bulan lalu mereka menerapkan peraturan baru untuk menindak para penghindar wajib militer.
Mereka mengharuskan laki-laki dalam usia berperang untuk mendaftarkan alamat dan informasi keluarga mereka kepada militer paling lambat tanggal 16 Juli.
Pejabat pertahanan mengatakan sekitar 2 juta dari sekitar 4 hingga 5 juta pria yang memenuhi syarat telah menyelesaikan pendaftaran mereka.
Lembaga survei dari firma riset independen, Kyiv International Institute of Sociology, bertanya kepada masyarakat apakah mereka “mendukung” undang-undang tersebut.
Tiga puluh empat persen responden mengatakan mereka “sepenuhnya” atau “agak” setuju. Lima puluh dua persen mengatakan mereka “sepenuhnya” atau “agak” tidak setuju.
Lembaga jajak pendapat mengatakan Presiden Volodymyr Zelensky, khususnya, telah mengalami penurunan peringkat persetujuan terhadap undang-undang tersebut.