Baca tanpa iklan
Sebagai informasi, topik perekrutan Yahudi Ultra-Ortodoks ini sangat sensitif di tengah serangan Israel di Jalur Gaza.
Menurut aturan yang berlaku, warga Israel diwajibkan bertugas di militer sejak usia 18 tahun selama 24-32 bulan.
Tetapi, komunitas Yahudi Ultra-Ortodoks sebagian besar dikecualikan dari aturan itu, selama beberapa dekade.
Pada Juni 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan Kementerian Pertahanan harus mencabut aturan pengecualian bagi Yahudi Ultra-Ortodoks.
Hal itu memicu ketegangan politik baru bagi pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Sebab, koalisi Netanyahu mencakup dua partai Ultra-Ortodoks yang menganggap pengecualian itu sebagai kunci untuk menjaga konstituen mereka.
Baca juga: Dua Anggota MUI yang Ikut Organisasi Terafiliasi Israel Bakal Diberhentikan
Keputusan Mahkamah Agung Israel itu telah memicu protes oleh penganut Yahudi Ultra-Ortodoks.
Sebagai informasi, jumlah Yahudi Ultra-Ortodoks mencapai 13 persen dari 10 juta penduduk Israel.
Angka itu diperkirakan akan mencapai 19 persen pada tahun 2035.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)