Baca tanpa iklan
Padahal, sebelum perang di Jalur Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023, negara itu aktif berdagang dengan Israel.
Negara Zionis itu meyakini keputusan Inggris untuk meninjau lisensi ekspor senjata berkaitan erat dengan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang meminta negara-negara di dunia ini untuk tidak membantu Israel.
“Tinjauan atas kepatuhan Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional sedang dilakukan,” kata juru bicara pemerintah Inggris.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy juga mengatakan hal serupa. Dia berujar para pejabat Inggris tengah meninjau kepatuhan Israel.
Pemerintahan Inggris yang saat ini dikuasai Partai Buruh mulai bertindak tegas kepada Israel.
Inggris baru-baru ini mengumumkan akan melanjutkan pendanaan untuk UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.
Kemudian, Inggris mengurungkan niatnya untuk menyampaikan keberatan atas surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Surat itu dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Baca juga: Tak Ada yang Tersisa, Hizbullah akan Habisi Tank Israel jika IDF Serbu Lebanon
Adapun pemerintah Inggris sebelumnya yang dipimpin oleh Rishi Sunak dari Partai Konservatif mengajukan keberatan atas surat penangkapan itu.
Pada bulan Juli lalu media terkenal asal Amerika Serikat (AS) bernama New York Times melaporkan bahwa IDF kekurangan beragam amunisi.
Amunisi itu termasuk peluru tank berkaliber 120 mm yang banyak digunakan saat perang.
Di samping itu, IDF juga dilaporkan kekurangan suku cadang tank dan kendaraan militer lainnya.
Habisnya amunisi di gudang senjata dan risiko pecahnya perang dengan Hizbullah dilaporkan membuat beberapa jenderal Israel akan bersedia menerima gencatan senjata.
Mantan Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Haluta meyakini gencatan senjata di Gaza akan memungkinkan militer Israel untuk kembali mempersenjatai diri.
Di samping itu, gencatan senjata akan memungkinkan Israel untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi Hizbullah jika perang besar pecah.
(Tribunnews/Febri)