Mereka harus “menahan diri dari melakukan transaksi ekonomi atau perdagangan dengan Israel sehubungan dengan OPT” dan “mengambil langkah-langkah untuk mencegah hubungan perdagangan atau investasi yang membantu mempertahankan situasi ilegal yang diciptakan oleh Israel di OPT.”

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa Etsy memiliki kontrak dengan toko-toko di luar Amerika melalui anak perusahaannya Etsy Ireland UC.

Irlandia memiliki undang-undang anti pencucian uang yang ketat. Jika hasil dari bisnis pemukiman ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan Irlandia, maka hal ini dapat membuat perusahaan dihadapkan pada pertanyaan dan tuduhan bahwa mereka melanggar undang-undang tersebut.

Jaksa Belanda saat ini sedang mempelajari pengaduan yang diajukan terhadap Booking.com yang berbasis di Belanda oleh kelompok hak asasi manusia berdasarkan undang-undang anti pencucian uang. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Booking.com adalah contoh terang-terangan pencucian uang, dimana hasil dari bisnis dengan pemukiman ilegal memasuki sistem keuangan Belanda.

“Etsy tidak hanya menutup mata terhadap toko-toko yang terdaftar di situsnya yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel, namun secara langsung mengambil keuntungan darinya dan bahkan, dalam kasus tertentu, mempromosikannya,” kata Nick Dearden, direktur Global Justice Now.

“Melakukan hal ini berisiko terlibat dalam kejahatan perang, dan kenyataannya adalah, mereka bukan satu-satunya perusahaan yang mengambil keuntungan dari penderitaan manusia yang dialami warga Palestina setiap hari. Sudah waktunya untuk mengakhiri pengambilan keuntungan perusahaan yang tidak tahu malu ini.”

Isu keterlibatan dalam kejahatan perang ditekankan oleh Neil Sammonds, juru kampanye senior Palestina di War on Want.

“Dengan mempromosikan bisnis di pemukiman ilegal Israel, Etsy membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang baik berupa pemindahan paksa penduduk asli maupun pemindahan warga sipil dari pasukan pendudukan ke wilayah pendudukan,” kata Sammonds.

“Keterlibatan Etsy juga mencakup kejahatan apartheid. Pemerintah harus segera menghentikan aktivitas keji dan melanggar hukum ini.”

Organisasi hak asasi manusia besar B’Tselem, Human Rights Watch dan Amnesty International semuanya mengatakan bahwa Israel telah melewati ambang batas hukum untuk klasifikasi sebagai negara apartheid.

Apartheid mirip dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR