Pemimpin Baru Hamas Yahya Sinwar Tidak Kenal Kompromi Soal Penarikan Penuh Tentara Israel dari Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin baru Hamas Yahya Sinwar 'tidak kenal kompromi' soal penarikan penuh Israel, tidak ada aturan Otoritas Palestina untuk Gaza, sebuah Laporan mengungkapkan.

Yahya Sinwar mengambil alih negosiasi gencatan senjata dengan Israel setelah pembunuhan mantan kepala politbiro Hamas Ismail Haniyeh.

Pemimpin politik baru Hamas, Yahya Sinwar, telah menyampaikan kepada mediator Mesir sikap tegas dalam negosiasi dengan Israel untuk kesepakatan gencatan senjata di Gaza, sumber mengatakan kepada The National.

Sinwar ditunjuk sebagai pemimpin politik baru gerakan perlawanan Palestina pada hari Selasa, menyusul pembunuhan Ismail Haniyeh oleh Israel di Teheran minggu lalu.

Sebagai kepala politbiro, Haniyeh telah memimpin negosiasi sebelumnya untuk gencatan senjata dari Qatar dan Mesir.

Sinwar saat ini berada di dalam Jalur Gaza yang terkepung dan, meskipun dikejar oleh pasukan Israel, tetap berhubungan dengan para pejuang perlawanan di lapangan.
Israel yakin ia bersembunyi di jaringan terowongan bawah tanah Hamas yang luas di jalur tersebut.

Tak lama setelah pengangkatannya, Sinwar menghubungi mediator Mesir untuk menyampaikan syarat-syarat gencatan senjata, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan pembebasan tahanan Palestina terkemuka, kata sumber tersebut.

Ia juga memberi tahu Mesir bahwa ia "tanpa kompromi" menentang Otoritas Palestina (PA) mengambil alih kendali Gaza setelah perang.

PA, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas yang sudah lanjut usia, mengatur beberapa aspek kehidupan di Tepi Barat yang diduduki tetapi dipandang oleh banyak warga Palestina sebagai pihak yang bekerja atas nama Israel dan pendudukan.

Sinwar juga menjelaskan bahwa ia menolak pengerahan pasukan multinasional di Gaza pascaperang untuk menjaga keamanan hingga pemilihan legislatif dan presiden diadakan.

“Bagi Yahya Sinwar, pembebasan tahanan Palestina merupakan prioritas utama,” ungkap seorang sumber kepada The National.

"Ia ingin melihat Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat dibebaskan dan tidak akan berkompromi soal itu," kata sumber tersebut. Barghouti adalah pemimpin senior Fatah yang secara luas dipandang sebagai calon pengganti Presiden Abbas, sementara Saadat adalah pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).

Kedua pria itu adalah pemimpin Palestina populer yang telah menghabiskan puluhan tahun di penjara Israel.

Sinwar menyampaikan persyaratannya kepada mediator Mesir melalui Khalil al-Hayya, wakilnya, yang juga berbicara mewakilinya selama berbulan-bulan negosiasi antara Hamas dan Israel melalui mediator dari AS, Mesir, dan Qatar.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mengajukan tuntutan baru di luar tuntutan yang telah disetujui Israel.

Minggu lalu, Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel yang menduduki Gaza tidak akan meninggalkan Koridor Philadelphia dan penyeberangan Rafah di dekat perbatasan Mesir.

Sebagai tanggapan, pejabat senior Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Angkatan Darat Herzi Halevi, mengatakan kepada Netanyahu pada pertemuan keamanan bahwa desakannya pada persyaratan baru akan menyabotase negosiasi gencatan senjata saat ini.

Saluran berita 12 melaporkan bahwa Halevi dan Gallant menuduh Netanyahu "sangat menyadari bahwa persyaratan baru yang ia tuntut, yang kabarnya telah dimasukkan dalam proposal terbaru Israel, akan menghancurkan kesepakatan tersebut."

Tujuan Netanyahu di Gaza masih belum jelas.

Beberapa menteri dalam pemerintahan Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, bersikeras perang harus terus berlanjut.

Mereka mengatakan ingin menghancurkan Gaza, membersihkan jalur tersebut dari 2,3 juta penduduk asli Palestina, dan menempatkan orang-orang Yahudi Israel di tempat mereka.

Tentara dan angkatan udara Israel telah membunuh lebih dari 39.000 warga Palestina sejak dimulainya perang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

SUMBER: THE CRADLE