Keputusan Israel untuk Mendanai Tur Zionis ke Masjid Al-Aqsa Bisa Memicu Perang Agama, Kata Hamas

TRIBUNNEWS.COM- Keputusan Israel untuk mendanai tur bagi para pemukim Zionis di Masjid Al-Aqsa dapat memicu 'perang agama', Kata Hamas.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, memperingatkan bahwa keputusan rezim Israel untuk mendanai tur bagi para pemukim ilegal Zionis di Masjid Al-Aqsa merupakan eskalasi berbahaya yang dapat memicu perang agama.

Keputusan rezim untuk mendanai wisata Zionis adalah eskalasi berbahaya yang berisiko memicu perang agama, yang menjadi tanggung jawab Zionis Israel dan pendukungnya," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

"Pemerintah fasis ekstremis ini sedang bermain api, karena tidak peduli dengan akibat dari perilaku Zionisnya yang melanggar kesucian, status, dan identitas Masjid Al-Aqsa yang diberkahi di negara Arab dan Islam kita," tambah pernyataan itu.

Keputusan Israel untuk mendanai wisata pemukim ilegal di Masjid Al-Aqsa dapat memicu 'perang agama', Kata Hamas.

Kelompok perlawanan Palestina sebut keputusan itu sebagai 'eskalasi berbahaya yang dapat memicu perang agama di kawasan'

Keputusan pemerintah Israel untuk mendanai tur bagi para pemukim ilegal di Masjid Al-Aqsa merupakan "eskalasi berbahaya" yang dapat memicu "perang agama," kelompok perlawanan Palestina Hamas memperingatkan pada hari Selasa.

Keputusan pemerintah untuk mendanai "wisata Zionis" adalah eskalasi berbahaya yang berisiko memicu perang agama, "yang menjadi tanggung jawab pendudukan dan pendukungnya," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Pemerintah fasis ekstremis ini sedang bermain api, karena tidak peduli dengan akibat dari perilaku Zionisnya yang melanggar kesucian, status, dan identitas Masjid Al-Aqsa yang diberkahi di negara Arab dan Islam kita,” tambah pernyataan itu.

Pada hari Senin, lembaga penyiaran publik Israel KAN mengatakan kantor Menteri Warisan Amichai Eliyahu -- seorang menteri ekstremis yang dikenal anti-Palestina -- akan mengalokasikan 2 juta shekel ($543.256) untuk tur berpemandu, yang diharapkan akan dilaksanakan dalam beberapa minggu mendatang.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel pada hari Senin bahwa kebijakannya adalah "mengizinkan orang Yahudi untuk melaksanakan salat di dalam Temple Mount (mengacu pada Masjid Al-Aqsa)," dan mencatat bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengetahui kebijakannya sebelum membentuk pemerintahan koalisi.

Pengumuman ini muncul meskipun Netanyahu berulang kali mengklaim akan mempertahankan status quo di Masjid Al-Aqsa.

Status quo di Masjid Al-Aqsa adalah situasi yang ada sebelum Israel menduduki Yerusalem Timur pada tahun 1967, di mana Wakaf Islam Yerusalem, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania, bertanggung jawab untuk mengelola urusan masjid.