Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pendiri Telegram Pavel Durov ditahan oleh otoritas Prancis sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan dunia maya, kata jaksa Paris dalam sebuah pernyataan pada tanggal 26 Agustus.
Miliarder kelahiran Rusia dan pendiri aplikasi perpesanan populer itu ditangkap saat mendarat di ibu kota Prancis pada Sabtu (25/8/2024) malam.
Berdasarkan pernyataan jaksa, Durov dijatuhi 12 tuntutan berbeda, yang saat ini sedang dalam penyelidikan, The Cradle melaporkan.
Ia diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir, termasuk transaksi terlarang, pornografi anak, penipuan, dan penolakan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak berwenang.
Pernyataan itu menambahkan bahwa waktu penahanan Durov diperpanjang dan mungkin akan berlangsung hingga Rabu (28/8/2024).
Jubir Kemenlu Rusia kritik Prancis
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengkritik otoritas Prancis atas standar ganda mereka setelah penangkapan Durov.
“Saya baru ingat bahwa pada tahun 2018, sekelompok 26 LSM, termasuk Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporters Without Borders, Committee to Protect Journalists, dan lainnya, mengecam keputusan pengadilan Rusia untuk memblokir Telegram,"
"Barat membuat pernyataan serupa lainnya,” kata Zakharova.
Informasi seputar perang di Gaza
Telegram telah memainkan peran penting dalam perang informasi yang sedang berlangsung seputar genosida di Gaza.
Para pendukung Palestina telah dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk secara bebas berbagi informasi yang mengungkap kejahatan perang Israel yang sedang berlangsung sambil menyoroti upaya Hamas, Hizbullah, Yaman, dan Iran untuk melawan Israel.
Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Serukan Regulasi Dunia Maya, Singgung Penangkapan Bos Telegram
Belum ada penjelasan mengenai apakah Israel memiliki peran dalam penahanan Durov di Paris pada hari Sabtu (25/8/2024).
Penangkapan Durov mengikuti upaya terkini di negara-negara barat untuk membungkam jurnalis dan analis yang kritis terhadap Israel.
Minggu lalu, Haaretz melaporkan bahwa “Telegram telah terbukti menjadi tantangan besar bagi Israel sejak dimulainya perang.”
Ini termasuk kebocoran data sensitif dari Israel yang diperoleh oleh peretas dan dirilis di saluran Telegram.