TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengetahui terkait proposal gencatan senjata yang diserukan oleh Amerika Serikat (AS)-Prancis buntut konflik antara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah.
Diketahui, sekutu AS menyerukan agar gencatan senjata selama 21 hari dapat direalisasikan. Namun, ternyata Netanyahu menolak proposal tersebut.
Hal ini disampaikan oleh pemimpin partai Yesh Atid yang merupakan oposisi di Israel, Yair Lapid.
Dalam cuitan di akun X pribadinya yang dikutip dari The Guardian, Lapid menyebut sebenarnya Netanyahu menginginkan adanya gencatan senjata.
Hanya saja, katanya, Netanyahu hanya ingin gencatan senjata dilakukan selama tujuh hari saja dengan alasan agar Hizbullah tidak dapat memulihkan sistem komando.
"Negara Israel harus mengumumkan pagi ini bahwa mereka menerima proposal gencatan senjata Biden-Macron, tetapi hanya untuk tujuh hari agar Hizbullah tidak dapat memulihkan sistem komando dan kendalinya. Kami tidak akan menerima proposal apa pun yang tidak mencakup pemindahan Hizbullah dari perbatasan utara kami," tulis Lapid.
Tak cuma itu, Lapid juga mengungkapkan Netanyahu enggan untuk menerima proposal gencatan tersebut sebelum warga Israel yang berada di perbatasan Lebanon kembali dengan selamat.
"Proposal apa pun yang diajukan harus memungkinkan penduduk utara untuk segera kembali dengan selamat ke rumah mereka dan mengarah pada pembaruan negosiasi untuk kesepakatan penculikan. Setiap pelanggaran - bahkan sekecil apapun - terhadap gencatan senjata, akan menyebabkan Israel menyerang lagi dengan kekuatan penuh dan di semua wilayah Lebanon," sambung Lapid.
Seperti diketahui, AS, Prancis, dan sekutunya menyerukan gencatan senjata selama 21 hari untuk memungkinkan dilakukannya perundingan dalam konflik antara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah, yang telah menewaskan lebih dari 600 orang di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.
Adapun seruan itu disampaikan dalam sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Rabu (25/9/2024) waktu setempat.
Mereka menyebut konflik Israel-Hizbullah "tidak dapat ditoleransi dan menimbulkan risiko eskalasi regional yang lebih luas."
Baca juga: Rahasia Terowongan dan Komando Hizbullah Jadi Tantangan Israel di Lebanon
"Kami menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari di perbatasan Lebanon-Israel untuk memberikan ruang bagi diplomasi."
"Kami menyerukan kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Israel dan Lebanon, untuk segera mengesahkan gencatan senjata sementara ini," demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Associated Press (AP).
Seruan itu pun ditandatangani oleh AS, Australia, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.