Nihon Hidankyo adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh kelompok penyintas korban bom atom dari Hiroshima dan Nagasaki di setiap prefektur.

Dampak dari Castle Bravo, uji coba senjata termonuklir yang dilakukan di Bikini Atoll oleh Amerika Serikat pada tahun 1954, menyebabkan sindrom radiasi akut pada penduduk atol tetangga dan 23 awak kapal penangkap ikan Jepang Daigo Fukuryū Maru. 

Hal ini menyebabkan pembentukan Dewan Jepang Melawan Bom Atom dan Hidrogen di Hiroshima pada tahun berikutnya.

Terinspirasi dan didukung oleh gerakan ini, para penyintas bom atom mendirikan Nihon Hidankyo pada tanggal 10 Agustus 1956, pada konferensi tahunan kedua dewan tersebut di Nagasaki.

Namun, solidaritas gerakan tersebut terancam ketika dewan terlibat aktif dalam gerakan anti-Perjanjian Keamanan AS-Jepang bersama Partai Sosialis Jepang yang condong ke kiri pada tahun 1959.

Sejumlah besar pendukung mengundurkan diri dari dewan, dan dengan dukungan dari Demokrat Liberal yang konservatif, sebuah organisasi baru, yang dipimpin oleh Masatoshi Matsushita, pemimpin Partai Sosialis Demokrat yang sangat anti-komunis, didirikan.

Pada tahun 1961, ketika Uni Soviet melanjutkan uji coba nuklir, sayap komunis dewan menolak untuk mengecam mereka, yang menyebabkan ketegangan internal yang parah.

Hal ini menyebabkan perpecahan lebih lanjut dalam gerakan tersebut, dengan kelompok yang didukung Partai Sosialis Jepang yang mengecam uji coba nuklir oleh negara mana pun yang memisahkan diri sebagai dewan baru.

Ketegangan dalam gerakan anti-nuklir ini menyebabkan beberapa Hidankyo prefektur terpecah di tingkat lokal juga, seperti di Hiroshima, di mana ada Hidankyo yang didukung Partai Sosialis dan Partai Komunis dengan nama yang sama.

Organisasi nasional itu sendiri memutuskan untuk tidak untuk menyelaraskan diri dengan gerakan politik apa pun pada tahun 1965, setelah gerakan tersebut menjadi sangat terpolitisasi.

Pada bulan Oktober 2024, kegiatan Nihon Hidankyo meliputi:

Advokasi untuk penghapusan senjata nuklir dan tuntutan ganti rugi negara.

Mengajukan petisi tindakan terhadap pemerintah Jepang, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pemerintah lain.

Penghapusan dan penyingkiran senjata nuklir, pembentukan perjanjian internasional untuk pelucutan senjata nuklir, penyelenggaraan konferensi internasional, pemberlakuan undang-undang non-nuklir, dan peningkatan langkah-langkah dukungan hibakusha.