"Undang-undang yang disetujui oleh Knesset menjadi preseden yang sangat serius bagi kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua organisasi dalam sistem multilateral."
Keempat negara tersebut mengatakan mereka akan "terus bekerja sama dengan negara donor dan tuan rumah untuk memastikan kelangsungan kerja UNRWA dan peran kemanusiaannya".
Hamas dan PIJ
Selain itu, Hamas dan PIJ juga mengecam RUU Israel yang melarang UNRWA.
Hamas menyatakan bahwa RUU tersebut adalah "bagian dari perang dan agresi Zionis terhadap rakyat kami".
Sementara, Jihad Islam Palestina (PIJ), kelompok bersenjata Palestina menyebutnya sebagai "eskalasi genosida" terhadap warga Palestina, menurut pernyataan terpisah.
Sebelumnya, juru bicara kepresidenan Palestina di Ramallah juga menentang undang-undang tersebut.
"Kami menolak dan mengutuk undang-undang tersebut. Kami tidak akan mengizinkannya. Suara mayoritas Knesset mencerminkan transformasi Israel menjadi negara fasis."
Duta Besar PBB dari Tiongkok dan Rusia
Duta Besar PBB mengutuk larangan Israel terhadap UNRWA.
Keputusan parlemen Israel ini sebenarnya muncul saat Dewan Keamanan PBB sedang mengadakan pertemuan untuk membahas serangan Israel terhadap Iran pada akhir pekan.
Banyak duta besar yang menerima berita tentang keputusan parlemen tersebut melalui pesan WhatsApp di ponsel mereka.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang sangat buruk, Al Jazeera melaporkan.
Ia mengutuknya dan mengatakan Israel perlu mempertimbangkan kembali hal ini.
Duta Besar Rusia untuk PBB juga mengatakan bahwa keputusan parlemen Israel ini membuat keadaan menjadi lebih rumit, khususnya di Gaza.
Ia juga mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang buruk.
Barbara Woodward, duta besar Inggris untuk PBB, benar-benar berkomentar tentang hal itu di ruang sidang Dewan Keamanan.