Skandal Baru PM Israel, Netanyahu Cemas Dibom Hizbullah Saat Jalani Sidang Korupsi di Yerusalem 

TRIBUNNEWS.COM - Surat kabar Pendudukan Israel, Haaretz, Jumat (1/11/2024) mengungkapkan kalau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di pusat skandal baru.

Netanyahu diduga menggunakan insiden serangan pesawat tak berawak Hizbullah baru-baru ini untuk menunda persidangan kasus korupsi yang dia hadapi.

Baca juga: Israel Ngos-ngosan Setahun Perang, Penjatahan Amunisi Bikin Angka Kematian IDF Naik di Gaza-Lebanon

"Netanyahu menggunakan ledakan pesawat tak berawak di dekat kediamannya sebagai alasan untuk menunda kehadirannya di pengadilannya yang dijadwalkan pada 11 Desember," kata laporan tersebut dikutip RNTV, Jumat.

Perdana menteri Israel itu dilaporkan juga berusaha untuk menunda kesaksiannya dengan alasan bahwa urgensi perang multi-front yang sedang berlangsung menghalangi dia untuk bisa menghabiskan sepanjang hari di pengadilan, Kan News melaporkan.

Selain itu, pengacara Netanyahu dilaporkan akan berpendapat kalau perdana menteri tidak dapat diadili di Pengadilan Distrik Yerusalem karena tidak memiliki ruang yang kuat atau shelter bom. 

Rumah pribadi Netanyahu diketahui memang menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak Hizbullah awal bulan ini.

"Netanyahu beralasan, Hizbullah potensial akan menargetkan pengadilan pusat Yerusalem selama persidangannya tersebut. Permintaan penundaan ini menunjukkan dia mungkin tidak siap untuk bersaksi," menurut Haaretz.

Pada laporan serangan ke kediaman Netanyahu Caesarea, drone dilaporkan menyasar fasad rumah dan memecahkan sejumlah kaca.

Adapun Netanyahu dilaporkan sedang tidak berada di rumah tersebut.

Sorotan berikutnya adalah apakah drone itu benar-benar diluncurkan oleh Hizbullah atau cuma akal-akalan Netanyahu untuk menunda persidangan korupsi?

Pada Juli tahun ini, tim hukum Netanyahu meminta agar pengadilan menunda kesaksiannya sampai Maret 2025 karena kewajibannya untuk memimpin peperangan yang tengah dihadapi Israel, tetapi pengadilan menolak permintaan tersebut.

Selain itu, laporan media-media Israel juga menyoroti adanya upaya untuk meloloskan undang-undang yang membatasi pengungkapan keberadaan Netanyahu untuk alasan keamanan, dengan potensi hukuman pidana atas pelanggaran, menyusul insiden drone.

Kontroversi lain melibatkan juru bicara Netanyahu, yang ditunjuk tanpa izin keamanan.

Juru bicara Netanyahu diduga membocorkan informasi sensitif dari pertemuan keamanan ke media asing, termasuk beberapa dokumen palsu dan pengungkapan serius lainnya.

"Pihak berwenang Israel sekarang sedang menyelidiki apakah juru bicara itu bertindak berdasarkan motif pribadi, atau apakah kebocoran itu diarahkan oleh Netanyahu atau pejabat lainnya," tulis laporan tersebut.

Dituntut Mundur

Skandal korupsi Netanyahu ini memiliki komplikasi tambahan dengan kelompok pengawas pemerintah Israel kemungkinan akan mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi agar sang perdana menteri mengundurkan diri dari jabatannya jika dia meminta penundaan karena alasan perang.

Organisasi-organisasi tersebut mengajukan petisi kepada Pengadilan Tinggi pada tahun 2020, meminta pengadilan untuk memutuskan kalau menjabat sebagai perdana menteri saat berada di bawah dakwaan dan diadili akan menjadi konflik kepentingan, tulis Times of Israel. 

Selama dengar pendapat tentang petisi itu, pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika Netanyahu diadili selama perang, di mana pengacaranya mengatakan dia akan dapat terus melayani dan memenuhi kewajiban hukumnya dalam persidangannya.

Perdana menteri Israel tersebut diketahui didakwa atas tiga kasus.

Dua kasus pertama terkait penipuan dan pelanggaran kepercayaan, sedangkan kasus ketiga terkait penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Dia didakwa hampir lima tahun yang lalu, pada Januari 2020, dan persidangan dimulai pada Mei tahun itu.

Dia menyangkal semua tuduhan terhadapnya.

Netanyahu sejauh ini belum mengambil sikap, meskipun ia telah muncul di pengadilan pada beberapa kesempatan.

Sebagai terdakwa utama, Netanyahu dijadwalkan menjadi orang pertama yang menghadapi pemeriksaan silang saat pembelaan memberikan saksi-saksinya dalam tiga kasus.

(oln/rntv/*)