Terkini, menyusul dana talangan sebesar USD7 miliar baru-baru ini dari Dana Moneter Internasional (IMF), Pakistan berupaya mendapatkan keringanan lebih lanjut melalui perjanjian reprofiling utang, terutama dengan Tiongkok. Meski dapat mengurangi tekanan keuangan jangka pendek, langkah-langkah tersebut merupakan tindakan sementara yang gagal mengatasi permasalahan mendasar.

Ketergantungan pada dana talangan asing secara efektif menunda krisis utang Pakistan tanpa menghilangkan akar permasalahan, yang pada akhirnya memperdalam ketergantungannya pada kreditor internasional.

Siklus Utang Tanpa Akhir

Kewajiban pembayaran utang Pakistan untuk tahun fiskal 2024-2025 diperkirakan mencapai USD28,4 miliar, hampir setara dengan total pengiriman uang negara tersebut.

Dengan tidak adanya peningkatan cadangan devisa, ketergantungan pada pengiriman uang untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan masih tidak dapat dipertahankan. Kesulitan ini menggarisbawahi sejauh mana stabilitas ekonomi Pakistan di masa depan bergantung pada kehati-hatian fiskal, diversifikasi ekspor, dan reformasi ekonomi yang ketat.

Jika ingin menghindari bencana finansial berkepanjangan, Pakistan harus beralih ke kebijakan ekonomi yang mandiri.

Pergeseran ini memerlukan langkah-langkah pemotongan biaya yang ketat, upaya agresif untuk mengurangi impor, dan perombakan mekanisme pengumpulan pendapatan. Kebijakan yang memprioritaskan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendorong pertumbuhan ekspor—khususnya di sektor-sektor yang berpotensi besar seperti TI dan manufaktur—sangat penting untuk membangun landasan ekonomi berkelanjutan.

Para pengambil kebijakan di Pakistan, kata Fatimah, harus menghadapi inefisiensi struktural di Dewan Pendapatan Federal (FBR), di mana kurang efisiennya pengumpulan pajak memperburuk defisit fiskal.

Reformasi dalam administrasi perpajakan, serta penggunaan teknologi yang lebih luas untuk mengurangi korupsi dan penghindaran pajak, dapat membantu mengoptimalkan pengumpulan pendapatan.

Langkah-langkah tersebut, meski sulit, merupakan pengorbanan yang perlu dilakukan jika Pakistan ingin mencapai kemandirian fiskal dan meminimalkan paparannya terhadap perangkap pertumbuhan yang dipicu oleh utang.

Pakistan dinilai perlu mempertimbangkan pilihan yang menantang secara politik dengan menerapkan moratorium sementara terhadap pembayaran utang. Moratorium seperti ini dinilai memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan dananya ke kebutuhan-kebutuhan sosial dan pembangunan yang penting, walau hal ini tentunya akan membebani hubungan dengan kreditor internasional dan mungkin membatasi akses terhadap pendanaan di masa depan. 

Baca juga: Bagaimana Pakistan Terjatuh dalam Jerat Utang Cina?

"Namun, tanpa tindakan tegas, Pakistan berisiko mengalami kemunduran di mana kebutuhan untuk membayar utang menutupi semua prioritas fiskal lainnya, sehingga menjebak negara ini dalam siklus utang yang tiada akhir,” pungkas Fatima.

SUMBER