TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Donald Trump akan menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat setelah berhasil memenangkan empat negara bagian kunci, termasuk Pennsylvania.

Trump berhasil meraih hampir setengah dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan, jauh di depan lawannya, Kamala Harris.

Namun, apa yang akan terjadi dengan kebijakan luar negeri AS, terutama terhadap Tiongkok, jika Trump kembali memimpin?

Tarif dan Ketegangan: Rencana Trump untuk Tiongkok

Analisis mengindikasikan bahwa jika Trump terpilih kembali, ia akan menerapkan tarif besar-besaran terhadap barang-barang dari Tiongkok.

Di tengah ketidakpastian yang melanda, beberapa pengamat memperkirakan tarif bisa mencapai 60 persen secara keseluruhan, atau bahkan lebih tinggi jika Trump memutuskan untuk mencabut status Most Favored Nation (MFN) untuk Tiongkok.

Meskipun demikian, Trump juga menunjukkan sinyal ambivalen dengan menyatakan keterbukaan untuk bernegosiasi dengan Tiongkok.

“Setiap barang yang mereka kirimkan ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif 25% sampai mereka menghentikan masuknya narkoba. Dan saya bisa jamin, narkoba itu akan berhenti sangat cepat,” ungkap Trump dalam sebuah kampanye di Pennsylvania.

Dalam periode kedua kepresidenannya, Trump berpotensi mengalihkan produksi farmasi dari Tiongkok ke dalam negeri.

Ia kemungkinan akan mengincar dan melindungi mineral kunci yang dibutuhkan untuk manufaktur teknologi tinggi, serta terus memperkuat tujuannya untuk mengembalikan manufaktur ke AS.

Sebuah laporan dari The Diplomat menyoroti niat Trump untuk memperkuat posisi ekonomi domestiknya dengan mengambil langkah-langkah tegas.

“Setiap tindakan yang diambil akan menempatkan kita di jalur untuk mendekat pada kemungkinan pemisahan ekonomi,” ungkap analis ekonomi.

Kenangan Konflik di Masa Lalu

Ketegangan antara AS dan Tiongkok bukanlah hal baru.

Dalam masa kepresidenannya yang lalu, Trump memberikan beberapa serangan telak terhadap Tiongkok.

Dari penegakan tarif hingga kritik keras terhadap tindakan Tiongkok di Xinjiang dan Hong Kong, pemerintahan Trump tidak segan-segan memanfaatkan kebijakan untuk menekan Tiongkok.

Misalnya, pada Januari 2021, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyatakan bahwa Tiongkok telah melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang.

Tidak hanya itu, dalam periode 2017 hingga 2021, ada delapan perintah eksekutif yang dikeluarkan yang langsung menyasar Tiongkok.

Respon Tiongkok 

Sementara itu, para pemimpin Tiongkok tengah mempertimbangkan langkah-langkah dramatis sebagai respons terhadap potensi kemenangan Trump.

Barclays melaporkan bahwa Tiongkok mungkin akan meluncurkan paket stimulus ekonomi yang ekstensif sebagai langkah antisipasi terhadap tarif dan pembatasan perdagangan yang mungkin lebih intensif di bawah pemerintahan Trump yang baru.

Su Yue, ekonom utama di Economic Intelligence Unit (EIU), memperkirakan bahwa stimulus tersebut bisa mencapai 6 triliun yuan (sekitar US$844 miliar) untuk swap utang dan recapitalization bank besar, serta 4 triliun yuan dalam obligasi pemerintah daerah yang ditujukan untuk memperbaiki likuiditas pasar properti.

Jika Trump terpilih kembali, respons Tiongkok bisa jauh lebih agresif.

Langkah awal yang mungkin diambil termasuk sanksi besar terhadap perusahaan-perusahaan AS dan penjualan obligasi AS yang dimiliki Tiongkok.

Dalam laporan Foreign Policy, hal ini dapat menciptakan kepanikan di pasar yang bisa memicu reaksi dari sekutu-sekutu bisnis Trump untuk mendesak stabilisasi hubungan dengan Beijing.

Dengan semua kemungkinan ini, pasar global tampaknya kurang memperhitungkan kemungkinan meningkatnya ketegangan dalam hubungan AS-Tiongkok, yang bisa berdampak besar pada stabilitas ekonomi dunia.

Menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi ini, dunia global diingatkan akan kompleksitas hubungan internasional dan bagaimana kebijakan yang diambil satu pemimpin dapat menciptakan gelombang yang mempengaruhi banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia.

Dampak ke Eropa 

Kemenangan Donald Trump dan kembalinya tokoh eksentrik itu ke Gedung Putih memang akan mengubah banyak hal geopolitik dunia.

Terutama dalam konteks konflik di Eropa, Timur Tengah, dan ketegangan di Asia Pasifik terkait sengketa Taiwan dan Semenanjung Korea.

Bagi Eropa, kemenangan Trump dan Republik berarti akan ada perubahan dalam dukungan politik dan militer AS untuk Ukraina.

Sementara bagi Kremlin, mereka tetap skeptis jika pengusaha kaya itu terpilih lagi. Perubahan kepemimpinan Gedung Putih dianggap tidak akan banyak berdampak bagi Rusia.

Menurut laporan terbaru Financial Times, Eropa benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan runtuhnya hubungan transatlantik jika Trump yang menang.

Mereka waspada terhadap kemungkinan perubahan orientasi Gedung Putih terhadap Ukraina. Karena alasan ini, pejabat Eropa telah berupaya menyetujui paket bantuan sebelum pemilihan AS.

Kolumnis geopolitik di Kairo Mesir, Ahmed Adel, menulis di Southfront.press, komando NATO yang baru juga telah mengambil alih beberapa tanggung jawab Pentagon dalam mengoordinasikan bantuan militer ke Kiev.

Menurut anggota parlemen Jerman Thomas Erndl, Eropa kini harus mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya sendiri.

Presiden AS Joe Biden menurutnya mungkin presiden AS terakhir yang benar-benar transatlantik dalam pengertian tradisional, dalam hal karakter dan kariernya.

Para pejabat Eropa mengakui hilangnya dukungan AS di sektor pertahanan akan menjadi pukulan telak bagi blok tersebut.

Publikasi tersebut mengatakan mereka juga telah menyiapkan rancangan tarif perdagangan balasan jika Trump mulai mengenakan tarif pada barang-barang UE lagi. (Tribunnews/Vin/Xna)