Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, memerintahkan persiapan untuk pencaplokan Tepi Barat menjelang pelantikan Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada Januari 2025.
Mengutip Al Jazeera, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (11/11/2024), Smotrich berharap pemerintahan baru AS akan mendukung rencananya.
Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, Smotrich juga memegang jabatan di Kementerian Pertahanan Israel, di mana ia bertugas mengawasi administrasi Tepi Barat dan pemukimannya.
Sebagai informasi, Smotrich sendiri tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat.
"2025: tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria," tulis Smotrich di X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).
Ia menggunakan nama Alkitab yang digunakan Israel untuk merujuk pada Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pertemuan faksi sayap kanannya di parlemen Israel, atau Knesset, pada hari Senin, Smotrich menyambut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS.
Smotrich mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Direktorat Pemukiman dan Administrasi Sipil Kementerian Pertahanan untuk membuat rancangan undang-undang untuk aneksasi Tepi Barat.
"Saya tidak ragu bahwa Presiden Trump, yang menunjukkan keberanian dan tekad dalam keputusannya selama masa jabatan pertamanya, akan mendukung Israel dalam langkah ini," tambahnya.
Smotrich mengatakan, ada kesepakatan luas dalam koalisi penguasa Israel untuk langkah tersebut, serta penentangan terhadap pembentukan negara Palestina.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa pernyataan Smotrich menegaskan niat pemerintah Israel untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki, yang bertentangan dengan hukum internasional.
Baca juga: Buldoser Israel Hancurkan Kantor UNRWA di Tepi Barat, Tel Aviv Ogah Akui Bertanggung Jawab
"Kami menganggap otoritas pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak kebijakan berbahaya ini," ujar Rudeineh.
"Amerika Serikat juga bertanggung jawab atas dukungan berkelanjutan yang diberikannya terhadap agresi Israel."
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan bahwa meskipun para pemimpin gerakan pemukim mungkin yakin bahwa Trump akan cenderung mendukung langkah-langkah tersebut, pemerintahnya belum membuat keputusan apa pun.