Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) sekitar pukul 22.25 waktu setempat.
Pernyataan darurat militer muncul setelah Presiden Yoon Seok-yeol menilai situasi darurat yang mengancam pemerintahannya.
Ia yang berasal dari Partai Kekuatan Rakyat menuduh oposisi pemerintah dari Partai Demokrat berupaya memakzulkan sejumlah pejabat pemerintahannya.
“Sejauh ini, Majelis Nasional telah mengusulkan pemakzulan terhadap 22 pejabat pemerintah sejak pelantikan pemerintahan kita, dan masih mengupayakan pemakzulan orang ke-10 sejak pelantikan Majelis Nasional ke-22 pada bulan Juni," ujar Presiden Yoon Seok-yeol dalam konferensi pers yang disiarkan televisi YTN, Selasa malam.
Ia mengatakan sejumlah pejabat pemerintahannya menjadi sasaran pemakzulan oleh oposisi dari Partai Demokrat yang ia sebut pro-Korea Utara.
“Ini melumpuhkan kerja peradilan dengan mengintimidasi hakim dan memakzulkan sejumlah jaksa, memakzulkan Menteri Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, memakzulkan Ketua Komisi Komunikasi Korea, dan memakzulkan Auditor," katanya.
Sementara itu, Presiden tidak memberitahu Choo Kyung-ho, pemimpin fraksi Partai Kekuatan Rakyat di Majelis Nasional, sebelum mengumumkan darurat militer.
Pasukan Militer Serbu Gedung Majelis Nasional
Pengumuman ini mengejutkan warga Korea Selatan ketika pasukan militer dengan kendaraan lapis baja diterjunkan ke jalan dan helikopter terbang di atas wilayah Yeouido.
Pasukan darurat militer kemudian secara paksa ke Majelis Nasional di Yeouido.
"Personel militer yang memasuki gedung Majelis Nasional berusaha menangkap pemimpin oposisi, Lee Jae-myung; pemimpin partai yang berkuasa, Han Dong-hoon; dan juru bicara Majelis Nasional, Woo Won-shik," kata juru bicara utama partai oposisi Partai Demokratik Korea, Jo Seoung-lae, Rabu (4/12/2024).
Baca juga: Oposisi Korea Selatan Menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol Diadili, Dituduh Lakukan Pemberontakan
Jo Seoung-lae mengonfirmasi hal tersebut setelah melihat rekaman kamera CCTV.
"Mereka mencoba melumpuhkan kewenangan Majelis Nasional untuk membatalkan dekrit darurat militer. Ini adalah kudeta dan rencana untuk menggulingkan pemerintahan," katanya.
Sementara itu, para pengunjuk rasa turun ke jalan hingga memadati kota Seoul sejak dini hari.
"Hapus darurat militer," tulis poster-poster yang dibawa oleh para pengunjuk rasa, seperti diberitakan The New York Times.