Baca tanpa iklan
Oposisi Korea Selatan Menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol Diadili, Dituduh Lakukan Pemberontakan
TRIBUNNEWS.COM- Partai oposisi utama di Korea Selatan meminta Presiden Yoon Suk-yeol untuk mundur, pada hari Rabu (4/12/2024).
Oposisi Korea Selatan menuduh Presiden Yoon Suk-yeol melakukan “pemberontakan” setelah upayanya untuk menerapkan rezim darurat militer di negara tersebut gagal.
Pemimpin oposisi Partai Demokrat Park Chan-dae mengatakan dalam sebuah pernyataan,
“Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan,” menambahkan, “Dia harus mundur,”
Sementara serikat pekerja terbesar di Korea Selatan menyerukan agar pemogokan umum sampai pengunduran diri presiden.
Sementara itu, pemimpin partai yang berkuasa di Korea Selatan menganggap keputusan Presiden Yeol untuk memberlakukan darurat militer di negaranya sebagai hal yang “tragis”.
Dia juga menyerukan “semua pihak yang bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban” atas upaya yang gagal ini.
“Presiden harus menjelaskan situasi tragis ini secara langsung dan komprehensif,” kata Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, kepada wartawan dalam siaran langsung televisi, dan menekankan bahwa “semua yang bertanggung jawab atas masalah ini harus dimintai pertanggungjawaban.”
Di Washington, Gedung Putih menyatakan kepuasannya atas keputusan Presiden Korea Selatan yang membatalkan penerapan darurat militer di negaranya.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kami lega bahwa Presiden Yoon menarik kembali keputusannya untuk memberlakukan darurat militer dan menghormati keputusan Majelis Nasional Korea untuk menghentikan pekerjaan tersebut” dalam situasi yang luar biasa ini.
Didesak Mundur, Protes Meningkat di Jalan
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia akan mengambil langkah untuk mencabut darurat militer yang ia nyatakan beberapa jam yang lalu.
Yoon Suk-yeol akan menarik pasukan militer dari jalanan, setelah parlemen memberikan suara menentang tindakan tersebut dan protes rakyat meningkat.
Dia mengatakan dalam pidatonya di televisi: “Beberapa waktu yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat. Kami menarik tentara yang dikerahkan untuk melaksanakan operasi darurat militer.