Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Didesak Mundur, Cabut Darurat Militer, Protes Meningkat di Jalan
TRIBUNNEWS.COM- Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia akan mengambil langkah untuk mencabut darurat militer yang ia nyatakan beberapa jam yang lalu.
Yoon Suk-yeol akan menarik pasukan militer dari jalanan, setelah parlemen memberikan suara menentang tindakan tersebut dan protes rakyat meningkat.
Dia mengatakan dalam pidatonya di televisi: “Beberapa waktu yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat. Kami menarik tentara yang dikerahkan untuk melaksanakan operasi darurat militer.
“Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan secara resmi mencabut darurat militer” setelah rapat Kabinet diadakan “segera setelah para anggota tiba.”
Yoon Suk-yul telah memberlakukan darurat militer, melarang semua aktivitas politik dan menutup Parlemen, menuduh oposisi negara tersebut mengendalikan Parlemen, bersimpati dengan Korea Utara, dan mengganggu pekerjaan pemerintah melalui aktivitas anti-negara.
Yoon mengumumkan keputusannya di televisi, menekankan niatnya untuk "menghilangkan kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi sistem demokrasi konstitusional."
Namun, Parlemen menolak keputusan tersebut dan bergegas melakukan pemungutan suara mengenai undang-undang yang menghentikan darurat militer, dalam sidang darurat yang dihadiri 190 dari 300 anggotanya.
Tanggapan oposisi
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mengecam pemberlakuan darurat militer, menekankan bahwa tindakan tersebut “ilegal,” dan menyerukan warga untuk berkumpul di Parlemen untuk melakukan protes.
“Keputusan ilegal Presiden Yeon Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer tidak sah,” kata Lee, menambahkan dalam pidato yang disiarkan langsung melalui Internet,
“Tolong, pergilah ke Majelis Nasional sekarang.” “Aku juga akan pergi ke sana.”
Yoon, yang popularitasnya menurun dalam beberapa bulan terakhir, mengalami kesulitan untuk menyampaikan agendanya ke parlemen yang dikuasai oposisi sejak ia menjabat pada tahun 2022.
Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon telah menemui jalan buntu dengan oposisi Partai Demokrat mengenai rancangan undang-undang anggaran untuk tahun depan.
Yoon juga menolak seruan penyelidikan independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat seniornya, yang berujung pada kritik tajam dari lawan politiknya, seperti yang dilansir Associated Press.
Gejolak ekonomi
Dalam konteks dampaknya, nilai aset keuangan Korea Selatan menurun pada perdagangan hari Selasa.