Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Cabut Darurat Militer Setelah Majelis Nasional Beri Suara Menolaknya

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Cabut Darurat Militer Setelah Majelis Nasional Telah Menolaknya

TRIBUNNEWS.COM- Presiden Korea Selatan,  Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu pagi, saat Majelis Nasional memutuskan untuk menyerukan diakhirinya darurat militer tersebut.

Sementara Amerika Serikat menyatakan "kekhawatiran mendalam" atas kisah yang berlangsung selama berjam-jam tersebut.

Kabinetnya menyetujui usulan untuk mengakhiri penegakan darurat militer pada pukul 4:30 pagi, sekitar enam jam setelah ia membuat pernyataan darurat yang mengejutkan, menuduh oposisi negara "melumpuhkan" pemerintah dengan kegiatan-kegiatan "anti-negara", sebuah keputusan yang menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri dan sekitarnya.

Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan, yang dimobilisasi untuk melaksanakan darurat militer, telah kembali ke pangkalan dalam suatu langkah yang memulihkan rasa normal.

"Pukul 11 ​​malam tadi, saya nyatakan darurat militer dengan tekad bulat untuk menyelamatkan bangsa dari kekuatan antinegara yang berupaya melumpuhkan fungsi penting bangsa dan tatanan konstitusional demokrasi bebas," katanya.

"Tetapi ada tuntutan dari Majelis Nasional agar darurat militer dicabut, (saya) sudah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer," imbuhnya.

Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan-kegiatan "menjijikkan" yang menurutnya melumpuhkan fungsi-fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

Setelah pencabutan undang-undang tersebut, anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon, beberapa bahkan mengancam akan mengajukan mosi untuk memakzulkan presiden.

Hwang Un-ha, ketua fraksi Partai Membangun Kembali Korea, mengemukakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam mobilisasi personel militer menyusul deklarasi darurat militer yang langka.

Pernyataan darurat militer tersebut menimbulkan gelombang kejutan di seluruh negeri dan sekitarnya. 

Para pejabat AS telah menyatakan "kekhawatiran yang mendalam" dan menekankan harapan Washington bahwa setiap pertikaian "politik" di Korea Selatan akan diselesaikan "secara damai."

"Kami mencermati perkembangan terkini di ROK dengan keprihatinan yang mendalam," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell dalam sebuah acara publik, merujuk ke Korea Selatan dengan nama resminya, Republik Korea.

Ia menekankan bahwa aliansi Korea Selatan-AS tetap "kuat," namun menyerukan resolusi "damai".