TRIBUNNEWS.COM - Tahun ini, di tengah perang Israel yang terus berlanjut di Gaza, sembilan negara – Armenia, Slovenia, Irlandia, Norwegia, Spanyol, Bahama, Trinidad dan Tobago, Jamaika, dan Barbados – secara resmi mengakui Negara Palestina, Al Jazeera melaporkan.
Saat ini, setidaknya 146 negara anggota PBB mengakui Negara Palestina, ditambah Tahta Suci, badan pengatur Gereja Katolik dan Kota Vatikan, yang memegang status pengamat PBB.
Berikut daftar lengkap 146 negara yang mengakui Negara Palestina, per 28 November 2024.
- Armenia, 21 Juni 2024.
- Slovenia, 4 Juni 2024.
- Irlandia, 22 Mei 2024.
- Norwegia, 22 Mei 2024.
- Spanyol, 22 Mei 2024.
- Bahama, 8 Mei 2024.
- Trinidad dan Tobago, 3 Mei 2024.
- Jamaika, 24 April 2024.
- Barbados, 20 April 2024.
- Saint Kitts dan Nevis, 29 Juli 2019.
- Kolombia, 3 Agustus 2018.
- Saint Lucia, 14 September 2015.
- Tahta Suci*, 26 Juni 2015.
- Swedia, 30 Oktober 2014.
- Haiti, 27 September 2013.
- Guatemala, 9 April 2013.
- Thailand, 18 Januari 2012.
- Islandia, 15 Desember 2011.
- Brasil, 3 Desember 2011.
- Grenada, 25 September 2011.
- Antigua dan Barbuda, 22 September 2011.
- Dominika, 19 September 2011.
- Belize, 9 September 2011.
- Saint Vincent dan Grenadines, 29 Agustus 2011.
- Honduras, 26 Agustus 2011.
- El Salvador, 25 Agustus 2011.
- Suriah, 18 Juli 2011.
- Sudan Selatan, 14 Juli 2011.
- Liberia, 1 Juli 2011.
- Lesotho, 3 Mei 2011.
- Uruguay, 16 Maret 2011.
- Paraguay, 29 Januari 2011.
- Suriname, 26 Januari 2011.
- Peru, 24 Januari 2011.
- Guyana, 13 Januari 2011.
- Chili, 7 Januari 2011.
- Ekuador, 27 Desember 2010.
- Bolivia, 17 Desember 2010.
- Argentina, 6 Desember 2010.
- Republik Dominika, 15 Juli 2009.
- Venezuela, 27 April 2009.
- Pantai Gading, 1 Desember 2008.
- Lebanon, 30 November 2008.
- Kosta Rika, 5 Februari 2008.
- Montenegro, 24 Juli 2006.
- Timor Timur, 1 Maret 2004.
- Malawi, 23 Oktober 1998.
- Kirgistan, 1 November 1995.
- Afrika Selatan, 15 Februari 1995.
- Papua Nugini, 13 Januari 1995.
- Uzbekistan, 25 September 1994.
- Tajikistan, 2 April 1994.
- Bosnia dan Herzegovina, 27 Mei 1992.
- Georgia, 25 April 1992.
- Turkmenistan, 17 April 1992.
- Azerbaijan, 15 April 1992.
- Kazakstan, 6 April 1992.
- Swaziland, 1 Juli 1991.
- Filipina, 1 September 1989.
- Vanuatu, 21 Agustus 1989.
- Benin, 1 Mei 1989.
- Guinea Khatulistiwa, 1 Mei 1989.
- Kenya, 1 Mei 1989.
- Etiopia, 4 Februari 1989.
- Rwanda, 2 Januari 1989.
- Bhutan, 25 Desember 1988.
- Republik Afrika Tengah, 23 Desember 1988.
- Burundi, 22 Desember 1988.
- Botswana, 19 Desember 1988.
- Nepal, 19 Desember 1988.
- Kongo, 18 Desember 1988.
- Polandia, 14 Desember 1988.
- Oman, 13 Desember 1988.
- Gabon, 12 Desember 1988.
- Sao Tome dan Principe, 10 Desember 1988.
- Mozambik, 8 Desember 1988.
- Angola, 6 Desember 1988.
- Kongo, 5 Desember 1988.
- Sierra Leone, 3 Desember 1988.
- Uganda, 3 Desember 1988.
- Laos, 2 Desember 1988.
- Cad, 1 Desember 1988.
- Ghana, 29 November 1988.
- Togo, 29 November 1988.
- Zimbabwe, 29 November 1988.
- Maladewa, 28 November 1988.
- Bulgaria, 25 November 1988.
- Tanjung Verde, 24 November 1988.
- Korea Utara, 24 November 1988.
- Niger, 24 November 1988.
- Rumania, 24 November 1988.
- Tanzania, 24 November 1988.
- Hongaria, 23 November 1988.
- Mongolia, 22 November 1988.
- Senegal, 22 November 1988.
- Burkina Faso, 21 November 1988.
- Kamboja, 21 November 1988.
- Komoro, 21 November 1988.
- Guinea, 21 November 1988.
- Guinea-Bissau, 21 November 1988.
- Mali, 21 November 1988.
- Tiongkok, 20 November 1988.
- Belarus, 19 November 1988.
- Namibia, 19 November 1988.
- Rusia, 19 November 1988.
- Ukraina, 19 November 1988.
- Vietnam, 19 November 1988.
- Siprus, 18 November 1988.
- Republik Ceko, 18 November 1988.
- Mesir, 18 November 1988.
- Gambia, 18 November 1988.
- India, 18 November 1988.
- Nigeria, 18 November 1988.
- Seychelles, 18 November 1988.
- Slowakia, 18 November 1988.
- Sri Lanka, 18 November 1988.
- Albania, 17 November 1988.
- Brunei, 17 November 1988.
- Djibouti, 17 November 1988.
- Mauritius, 17 November 1988.
- Sudan, 17 November 1988.
- Afghanistan, 16 November 1988.
- Bangladesh, 16 November 1988.
- Kuba, 16 November 1988.
- Yordania, 16 November 1988.
- Madagaskar, 16 November 1988.
- Nikaragua, 16 November 1988.
- Pakistan, 16 November 1988.
- Qatar, 16 November 1988.
- Arab Saudi, 16 November 1988.
- Serbia, 16 November 1988.
- UEA, 16 November 1988.
- Zambia, 16 November 1988.
- Aljazair, 15 November 1988.
- Bahrain, 15 November 1988.
- Indonesia, 15 November 1988.
- Irak, 15 November 1988.
- Kuwait, 15 November 1988.
- Libya, 15 November 1988.
- Malaysia, 15 November 1988.
- Mauritania, 15 November 1988.
- Maroko, 15 November 1988.
- Somalia, 15 November 1988.
- Tunisia, 15 November 1988.
- Turki, 15 November 1988.
- Yaman, 15 November 1988.
- Iran, 4 Februari 1988.
Akankah Australia Menyusul?
Pada hari Selasa (3/12/2024), Australia mengubah pendiriannya terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan agar Israel mengakhiri pendudukannya atas Wilayah Palestina.
Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade Australia mendukung usulan tersebut di Majelis Umum PBB.
Mengutip SBS News, terakhir kali Australia memberikan suara mendukung Israel menarik diri dari wilayah Palestina adalah pada tahun 2001.
Sejak saat itu, Australia memilih untuk abstain - hingga sekarang.
Duta Besar Australia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, James Larsen, mengatakan resolusi tersebut kini dipandang sebagai langkah menuju solusi dua negara.
Resolusi tersebut menuntut diakhirinya keberadaan Israel yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
Resolusi tersebut juga menyerukan diakhirinya aktivitas permukiman baru dan pemindahan pemukim dari wilayah pendudukan.
Baca juga: Beda dengan Korut yang Benci Israel Setengah Mati, Mengapa Korea Selatan Tolak Akui Palestina?
Perubahan sikap Australia ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Israel, yang tidak termasuk dalam 157 negara yang mendukung resolusi tersebut.
Tujuh negara abstain, sementara delapan negara memberikan suara menentang.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengeluarkan pernyataan:
"Sebagai kekuatan menengah yang konstruktif, Australia mendekati resolusi PBB untuk mencoba mencapai hasil terbaik yang dapat kami capai."