Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin partai oposisi utama Korea Selatan mengira pengumuman darurat militer yang disampaikan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) larut malam adalah rekayasa.
“Malam itu, setelah saya pulang kerja, saya sedang berbaring di tempat tidur bersama istri saya di rumah ketika istri saya tiba-tiba menunjukkan video YouTube dan berkata, 'Presiden mengumumkan darurat militer,’" kata Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat (DP) yang liberal, kepada CNN, Kamis (4/12/2024).
“Saya menjawab, ‘Itu deepfake. Itu pasti deepfake. Tidak mungkin itu nyata,’” kata Lee, merujuk pada istilah untuk audio dan video palsu yang dibuat dengan kecerdasan buatan.
“Tetapi ketika saya menonton video itu, presiden memang mengumumkan darurat militer – tetapi saya berpikir, ‘Ini dibuat-buat, ini palsu.’”
Pada Selasa malam, satu jam setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer, Lee bergegas ke gedung parlemen di Seoul.
Sambil melakukan live streaming, Lee memanjat pagar untuk memasuki gedung saat para anggota parlemen ramai-ramai memberikan suara menentang keputusan tersebut.
Aksinya itu viral di media sosial.
Setelah mendapat penolakan dari parlemen, Presiden Yoon kemudian mencabut status darurat militer yang dikeluarkannya.
Namun bukan berarti masalah selesai sampai di situ.
Para pengunjuk rasa menuntut agar presiden dicopot, sedangkan partai-partai oposisi, termasuk DP, memulai proses pemakzulan.
Lee Jae-myung, yang merupakan pesaing utama Yoon dalam pemilihan presiden 2022 dan sedang terlibat dalam masalah hukum, memimpin upaya pemakzulan presiden.
Baca juga: Kim Jong Un Disebut Diam-diam Memanfaatkan Krisis Politik di Korea Selatan
Parlemen dapat memberikan suara untuk pemakzulan paling cepat pada hari Sabtu (6/12/2024).
Jika mencapai dua pertiga suara mayoritas untuk meloloskannya, maka pemakzulan akan dibawa ke salah satu pengadilan tertinggi negara itu untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Namun, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon berupaya menghalangi upaya pemakzulan tersebut.
Pemimpin partai, Han Dong-hoon mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis akan menentang pemakzulan tersebut karena dapat menyebabkan “kekacauan yang tidak terduga.”
Meski begitu, ia juga menekankan tidak membela darurat militer yang tidak konstitusional dari Presiden Yoon.
Anggota Parlemen Tidak Pulang
Sementara itu, banyak anggota parlemen tidak berani meninggalkan gedung parlemen, termasuk anggota oposisi Kang Sun-woo, yang telah berada di sana sejak Selasa malam.
“Kami khawatir dan takut bahwa Presiden Yoon mungkin akan membuat pernyataan darurat militer lagi kapan saja, karena darurat militer terakhir gagal,” katanya kepada CNN pada hari Kamis.
“Itulah sebabnya kami tinggal di sini dan tidak akan pulang.”
"Kami tidur, makan, dan beberapa rekan sedang mencuci di sini di Majelis Nasional.”
Presiden Yoon Suk Yeol Diselidiki Polisi
Dalam perkembangan terkini, polisi Korea Selatan sedang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan pemberontakan buntut pernyataan darurat militernya.
Mengutip BBC, penyelidikan tersebut dilaporkan dilakukan setelah pihak oposisi mengajukan pengaduan terhadap Yoon dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat dalam peristiwa Selasa malam.
Kekebalan presiden tidak berlaku untuk kejahatan ini di Korea Selatan, dan dapat mengakibatkan hukuman mati, menurut AFP.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)