TRIBUNNEWS.COM - Pejabat Hamas mengatakan, mediator internasional telah melanjutkan negosiasi dengan kelompoknya dan Israel mengenai gencatan senjata di Gaza, Kamis (5/12/2024).
Hamas berharap kesepakatan untuk mengakhiri perang selama 14 bulan di Gaza dapat segera tercapai.
Diberitakan AP News, negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dihentikan bulan lalu.
Ketika itu, Qatar menangguhkan pembicaraan dengan mediator dari Mesir dan Amerika Serikat karena frustrasi atas kurangnya kemajuan antara Israel dan Hamas.
Namun, ada "pengaktifan kembali" upaya dalam beberapa hari terakhir untuk mengakhiri pertempuran, membebaskan sandera dari Gaza, dan membebaskan tahanan Palestina di Israel.
Hal ini sebagaimana disampaikan Bassem Naim, seorang pejabat di biro politik Hamas yang berbicara dengan The Associated Press di Turki.
Pejabat lain yang mengetahui pembicaraan tersebut mengonfirmasi kembalinya mediator Qatar.
Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang membahas negosiasi dengan media.
Peluang Kesepakatan Penyanderaan di Gaza
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan, Israel mungkin memiliki "kesempatan sekarang" untuk mengamankan kesepakatan pembebasan sandera yang ditawan oleh militan Palestina di Gaza.
"Kita mungkin memiliki kesempatan sekarang untuk kesepakatan penyanderaan," katanya dalam pesan video dari sebuah pertemuan di Malta, Kamis, dilansir Wartakotalive.com.
Baca juga: Israel Bangun Zona Penyangga di Gaza, IDF Siap Tembak Pelanggar
"Israel serius untuk mencapai kesepakatan penyanderaan dan saya berharap kita dapat melakukan ini dan melakukannya sesegera mungkin," jelasnya.
Sebagai informasi, militan yang dipimpin Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 250 orang.
Serangan balasan Israel yang gencar telah menewaskan sebanyak 44.500 warga Palestina, lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak.
Data itu menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang penghitungannya tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.