Pihak yang berkuasa secara de facto pun berpotensi menunjukkan ambisi menjadi kelompok dominan dan memperpanjang perang saudara.

Akan tetapi, usai jatuhnya Damaskus, Hasibullah menyebut Suriah cukup damai dan menunjukkan tanda-tanda positif.

Pihak HTS sendiri mengaku hendak mewujudkan Suriah yang bebas dan bersatu usai menumbangkan rezim Assad.

Selama masa rawan tersebut, Hasibullah menyebut Indonesia dapat mengambil peran untuk perdamaian Suriah.

Indonesia disebutnya dapat menjadi teladan berdemokrasi sebagai negara berpopulasi mayoritas muslim dan terdiri dari beragam suku.

"Indonesia bisa jadi contoh, bisa jadi model bagaimana mengelola pemerintahan demokratis, terutama bagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Suriah," katanya.

Selain itu, Hasibullah menyebut pemerintah RI sebaiknya mempertimbangkan evakuasi WNI dari Suriah.

Pasalnya, hubungan antarpihak yang berkepentingan berpotensi memanas dalam pencarian bentuk negara Suriah pasca-Assad.

Hasibullah menyampaikan bahwa Suriah membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun menata konsep kenegaraan yang diinginkan usai menumbangkan diktator.

"Kalau melihat perkembangan sekarang ini, kalau ada evakuasi bisa kita ambil, karena perdebatan atau malah peperangan yang sesungguhnya bisa terjadi setelah (Assad) lengser," kata Hasibullah.

Sikap Pemerintah Indonesia

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta mengatakan Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah yang tengah berkonflik.

Anis menyerukan perlu adanya konsensus politik nasional dari seluruh pihak di Suriah, untuk memulihkan ekonomi dan pembangunan pada tahap selanjutnya.

"Konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi/pemulihan ekonomi dan pembangunan sebagai prioritas Suriah di tahap selanjutnya," kata Anis dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).