Baca tanpa iklan
Kesepakatan itu "harus dihormati, dan pendudukan adalah pendudukan, entah itu berlangsung seminggu, sebulan, atau setahun, itu tetap pendudukan," komentar Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric.
Belum ada komentar langsung dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok pemberontak yang memimpin penggulingan Assad, atau dari negara-negara Arab.
Meski demikian, sehari sebelumnya, Pemimpin HTS, Mohammed al-Julani, telah meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik diri dari wilayah Suriah yang diduduki.
"Pembenaran Israel (menduduki Suriah) adalah karena Hizbullah dan milisi Iran. Pembenaran itu sudah tidak ada lagi," kata al-Julani dalam wawancara eksklusif dengan The Times, Senin (16/12/2024).
Permintaan itu disampaikan al-Julani yang menegaskan pihaknya tak ingin berkonflik dengan pihak manapun.
Ia juga menekankan, tak akan membiarkan Suriah menjadi landasan serangan terhadap Israel ataupun negara manapun.
Baca juga: HTS Jamin Keamanan Pasukan Rusia selama Pindahkan Peralatan Militer, sedang Tahap Negosiasi
"Kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasaran peluncuran serangan."
"Rakyat Suriah butuh istirahat, dan serangan harus dihentikan. Israel harus mundur ke posisi sebelumnya," tegas dia.
Israel Klaim Kuasai Sebagian Wilayah Udara Suriah
Komando militer Israel mengatakan telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Suriah.
Saat ini, Angkatan Udara (AU) Israel mengklaim mampu melakukan operasi secara aman di wilayah udara Suriah, setelah menguasai sebagian besar wilayah udara negara tersebut.
Media Israel melaporkan, jatuhnya rezim Bashar al-Assad memungkinkan militer Israel menggunakan wilayah udara Suriah untuk menyerang Iran lewat jarak jauh.
Diketahui, pertahanan udara Suriah digambarkan sebagai salah satu yang terkuat di Timur Tengah.
Tetapi, dengan jatuhnya rezim Assad, militer Israel secara cepat melanggar kedaulatan dan melancarkan operasi udara besar-besaran terhadap Suriah.
Serangan-serangan Israel di Suriah dianggap melanggar hukum oleh para ahli PBB, yang mengatakan rezim Netanyahu telah melanggar hukum internasional.