Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memastikan pasukannya akan tetap berada di zona penyangga perbatasan Suriah yang direbut setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad, tepatnya di puncak Gunung Hermon.
AP melaporkan, Netanyahu berkunjung ke puncak Gunung Hermon pada Selasa (17/12/2024).
Hal ini menjadikannya seorang pemimpin Israel yang masih menjabat, yang telah menginjakkan kaki sejauh itu ke Suriah.
Netanyahu mengatakan ia pernah berada di puncak gunung yang sama 53 tahun lalu, sebagai seorang tentara.
Ia menyebut kedatangannya ke puncak Gunung Hermon, penting bagi keamanan Israel saat ini.
Di kesempatan itu, Netanyahu menegaskan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan tetap berada di puncak Gunung Hermon, sampai kesepakatan yang menjamin keselamatan Israel, bisa dibuat.
Baca juga: HTS Tegas Tak Akan Biarkan Suriah Jadi Landasan untuk Serang Israel, Minta Pasukan Zionis Mundur
"Kami akan tetap tinggal, sampai ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel," kata Netanyahu dalam kunjungannya ke puncak Gunung Hermon bersama Menteri Pertahanan, Israel Katz, Selasa, dikutip dari Times of Israel.
Katz, di kesempatan yang sama, memerintahkan militer Israel untuk segera memposisikan diri di puncak Gunung Hermon.
Ia juga meminta militer Israel untuk segera membangun benteng pertahanan, guna mengantisipasi kemungkinan tinggal dalam waktu lama di tempat tersebut.
"Puncak Hermon adalah mata negara Israel untuk mengidentifikasi musuh-musuh kami yang berada di dekat maupun jauh," ujar Katz.
Seorang pejabat militer Israel, yang berbicara dengan syarat anonim sesuai peraturan, mengatakan tidak ada rencana untuk mengevakuasi warga Suriah yang tinggal di desa-desa dalam zona penyangga.
Sebagai informasi, zona penyangga antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, dibuat oleh PBB setelah Perang Timur Tengah tahun 1973.
Pasukan PBB yang terdiri dari sekitar 1.100 tentara, telah berpatroli di daerah tersebut sejak saat itu.
Terkait keberadaan pasukan Israel di zona penyangga, PBB menyebut tindakan itu telah melanggar kesepakatan tahun 1974 yang membentuk zona tersebut.
Kesepakatan itu "harus dihormati, dan pendudukan adalah pendudukan, entah itu berlangsung seminggu, sebulan, atau setahun, itu tetap pendudukan," komentar Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric.
Belum ada komentar langsung dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok pemberontak yang memimpin penggulingan Assad, atau dari negara-negara Arab.
Meski demikian, sehari sebelumnya, Pemimpin HTS, Mohammed al-Julani, telah meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik diri dari wilayah Suriah yang diduduki.
"Pembenaran Israel (menduduki Suriah) adalah karena Hizbullah dan milisi Iran. Pembenaran itu sudah tidak ada lagi," kata al-Julani dalam wawancara eksklusif dengan The Times, Senin (16/12/2024).
Permintaan itu disampaikan al-Julani yang menegaskan pihaknya tak ingin berkonflik dengan pihak manapun.
Ia juga menekankan, tak akan membiarkan Suriah menjadi landasan serangan terhadap Israel ataupun negara manapun.
Baca juga: HTS Jamin Keamanan Pasukan Rusia selama Pindahkan Peralatan Militer, sedang Tahap Negosiasi
"Kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasaran peluncuran serangan."
"Rakyat Suriah butuh istirahat, dan serangan harus dihentikan. Israel harus mundur ke posisi sebelumnya," tegas dia.
Israel Klaim Kuasai Sebagian Wilayah Udara Suriah
Komando militer Israel mengatakan telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Suriah.
Saat ini, Angkatan Udara (AU) Israel mengklaim mampu melakukan operasi secara aman di wilayah udara Suriah, setelah menguasai sebagian besar wilayah udara negara tersebut.
Media Israel melaporkan, jatuhnya rezim Bashar al-Assad memungkinkan militer Israel menggunakan wilayah udara Suriah untuk menyerang Iran lewat jarak jauh.
Diketahui, pertahanan udara Suriah digambarkan sebagai salah satu yang terkuat di Timur Tengah.
Tetapi, dengan jatuhnya rezim Assad, militer Israel secara cepat melanggar kedaulatan dan melancarkan operasi udara besar-besaran terhadap Suriah.
Serangan-serangan Israel di Suriah dianggap melanggar hukum oleh para ahli PBB, yang mengatakan rezim Netanyahu telah melanggar hukum internasional.
Surat kabar Israel, Maariv, melaporkan militer Israel telah menyerang sekitar 400 target pertahanan strategis di Suriah selama beberapa hari terakhir.
Sementara, sekitar 350 serangan udara menargetkan sistem pertahanan udara dan puluhan fasilitas produksi di Damaskus, Homs, Tartus, Latakia, dan Palmyra.
Serangan udara lainnya menargetkan rudal balistik Suriah, rudal jelajah, pesawat nirawak, jet tempur, helikopter serang, radar, tank, dan hanggar.
Operasi yang diberi nama "Panah Bashan" ini merujuk pada wilayah Alkitab yang meliputi Dataran Tinggi Golan dan sebagian wilayah barat daya Suriah.
Skala serangan secara luas ditafsirkan sebagai cerminan ambisi ekspansi rezim Israel yang lebih luas.
Baca juga: Terowongan Senjata Iran di Suriah Jadi Target Israel, Disebut Tampung Sistem Rudal Canggih
Tindakan ini dipandang sebagai indikasi yang jelas, ketika diberi kesempatan, "Israel" berupaya menduduki wilayah di Suriah.
Tumbangnya Rezim al-Assad
Diketahui, rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad, tumbang setelah puluhan tahun berkuasa, Minggu(7/12/2024), ketika ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.
Setelah bentrokan meningkat pada 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan banyak kendali atas banyak wilayah, mulai Aleppo, Idlib, hingga Hama.
Akhirnya, saat rakyat turun ke jalanan di Damaskus, pasukan rezim mulai menarik diri dari lembaga-lembaga publik dan jalan-jalan.
Dengan diserahkannya Damaskus ke oposisi, rezim al-Assad selama 61 tahun resmi berakhir.
Al-Assad bersama keluarganya diketahui melarikan diri dari Suriah, usai oposisi menguasai Damaskus.
Rezim al-Assad dimulai ketika Partai Baath Sosialis Arab berkuasa di Suriah pada 1963, lewat kudeta.
Pada 1970, ayah al-Assad, Hafez al-Assad, merebut kekuasaan dalam kudeta internal partai.
Setahun setelahnya, Hafez al-Assad resmi menjadi Presiden Suriah.
Ia terus berkuasa hingga kematiannya di tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Assad.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)