TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed Al-Sharaa atau Al-Julani, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di Suriah diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun.
Al-Julani menambahkan bahwa saat ini Suriah berada dalam tahap membangun kembali undang-undang.
Mengenai aksi unjuk rasa, Al-Julani menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sah untuk menyampaikan pendapat tanpa merugikan institusi.
Ia juga mengungkapkan bahwa HTS akan dibubarkan dan pengumuman tersebut akan dilakukan pada Konferensi Dialog Nasional.
"Selain HTS, faksi-faksi di Suriah juga akan dibubarkan dan akan bergabung di bawah Kementerian Pertahanan pada pemerintahan baru," ujarnya.
Negosiasi dan Harapan Masa Depan
Al-Julani menekankan pentingnya negosiasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) untuk menyelesaikan krisis di timur laut Suriah.
Terkait hubungan internasional, Al-Julani berharap pemerintahan baru AS yang dipimpin oleh Donald Trump akan mencabut sanksi terhadap Suriah.
Ia juga menginginkan hubungan yang baik antara Suriah yang baru dengan Rusia, yang sebelumnya merupakan sekutu rezim Bashar al-Assad.
Baca juga: Mengapa Putin Hapus HTS dan Taliban Afghanistan dari Daftar Teroris Rusia?
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).