Perwakilan Israel melangkah lebih jauh, dengan mengklaim tanpa dasar bahwa tentara Lebanon tidak mempunyai niatan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian untuk menarik Hizbullah dari selatan Litani . 

Selama diskusi, Jenderal Lebanon Edgar Lowndes dikabarkan telah keluar dari pertemuan setelah terjadi perdebatan sengit dengan pihak Israel, yang menganggap remeh serangan berulang-ulang di Lebanon sebagai hal yang tidak penting dan menolak menggolongkannya sebagai pelanggaran perjanjian. 

Delegasi Israel secara khusus menyatakan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak di wilayah udara Lebanon bukanlah pelanggaran gencatan senjata, yang menunjukkan bahwa pelanggaran udara akan terus berlanjut tanpa kendali.

Pejabat utama AS – seorang jenderal – membawa Lowndes kembali ke pertemuan tersebut dan mencoba agar prosesnya lebih formal setelahnya. 

Setelah sesi tersebut, kontak tingkat tinggi terjadi antara berbagai anggota komite, dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengumpulkan perwira Prancis dan Amerika serta Komandan UNIFIL untuk menekankan perlunya Israel menghormati perjanjian yang ditandatangani bahwa tentara Israel akan menarik diri dari wilayah Lebanon dalam batas waktu yang disepakati. 

Dalam konteks ini, jenderal AS mengonfirmasi bahwa utusan Hochstein akan berpartisipasi dalam pertemuan komite berikutnya pada tanggal 6 Januari untuk mengonfirmasi isu-isu yang ambigu, dan setuju dengan mitranya dari Lebanon bahwa Israel melanggar gencatan senjata melalui tindakannya. 

Kesabaran di tengah provokasi 

Sementara Hizbullah telah menahan diri dan tidak memberikan respons signifikan apa pun selain pembalasan tunggal di " lokasi Ruwaisat al-Alam milik tentara musuh Israel di Perbukitan Kfar Shuba Lebanon yang diduduki ," provokasi Israel terus menguji batas gencatan senjata setiap hari. Seperti yang diinformasikan oleh sumber yang dekat dengan Hizbullah kepada The Cradle:

“Kami akan bersabar hingga periode 60 hari berakhir dan peluang diplomatik habis, dan setelah itu tidak ada solusi selain perlawanan.”

Mediator internasional kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menegakkan perjanjian tersebut, dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menekankan pentingnya keterlibatan Prancis dalam proses pemantauan, mengingat keberpihakan AS terhadap Israel. 

Kementerian Luar Negeri Lebanon mengajukan pengaduan resmi kepada Dewan Keamanan PBB, dengan menyebutkan 816 pelanggaran antara 27 November dan 22 Desember. Perdana Menteri Mikati telah menyerukan penerapan Resolusi 1701 secara cepat dan menyeluruh, dengan memperingatkan bahwa penundaan dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan. 

Beirut juga menyerukan “peningkatan dukungan bagi UNIFIL dan tentara Lebanon untuk menjamin perlindungan kedaulatannya dan menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan guna memulihkan stabilitas dan keadaan normal di wilayah selatan negara tersebut.”

Jelaslah bahwa Israel memanfaatkan posisi yang dianggap lebih unggul untuk memanipulasi perjanjian gencatan senjata, menafsirkan ketentuan-ketentuannya agar selaras dengan tujuan-tujuan strategisnya. 

Dengan bertindak seolah-olah keseimbangan kekuatan telah bergeser secara permanen ke arah yang menguntungkannya, negara pendudukan tersebut tidak hanya menantang pihak Lebanon tetapi juga secara terbuka mengabaikan perjanjian tersebut dengan tindakan-tindakan seperti pelanggaran udara, yang dibenarkan dengan kedok pembelaan diri. 

Provokasi ini, ditambah dengan ancaman untuk menyalakan kembali permusuhan dan mengusir secara paksa Hizbullah, mengungkap upaya terencana untuk menetapkan fakta baru di lapangan yang tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan awal.

SUMBER: THE CRADLE