Terus Memburu Pejuang Hamas, Otoritas Palestina Minta Bantuan Rp7,4 Triliun kepada AS

TRIBUNNEWS.COM – Otoritas Palestina dilaporkan meminta Amerika Serikat (AS) untuk menyetujui rencana bantuan keamanan sebesar $680 juta atau Rp7,4 triliun.

Bantuan itu akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan pasukan khusus Otoritas Palestina dan menambah persediaan amunisi dan kendaraan lapis baja.

Laporan itu disampaikan oleh seorang narasumber Amerika Serikat (AS) dan seorang narasumber yang dekat dengan Otoritas Palestina.

Permintaan itu diucapkan pada pertengahan Desember 2024. Saat itu ada rapat antara Otoritas Palestina dan para pejabat keamanan AS di Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.

“Dalam rapat itu pejabat Otoritas Palestina meminta agar kebutuhan mereka akan kendaraan lapis baja dan amunisi segera dipenuhi mengingat sulitnya pertempuran dan ketidakmampuan mereka untuk menangani situasi di kamp Jenin,” kata seorang narasumber kepada Middle East Eye.

Saat rapat tersebut para pejabat Otoritas Palestina mengungkapkan rasa frustrasinya karena AS gagal memenuhi komitmennya untuk memasok kembali persenjataan dan melatih pasukan khusus.

Mereka turut mengeluh lantaran AS belum juga menyetujui dana renovasi penjara-penjara di Betlehem dan Nablus di Tepi Barat.

Adapun rapat itu digelar saat Otoritas Palestina sedang menindak tegas pejuang Palestina di Jenin yang terafiliasi dengan kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina.

Media setempat melaporkan bentrokan di Jenin telah menewaskan setidaknya delapan orang. Jenin sudah lama dikenal sebagai benteng pertahanan para pejuang Palestina.

Sementara itu, seorang mantan intelijen AS berujar bahwa permintaan Otoritas Palestina itu wajar karena AS sudah menekan Otoritas Palestina  untuk meningkatkan keamanan di Tepi Barat.

AS sudah menyediakan bantuan keamanan bagi Otoritas Palestina sejak tahun 1990-an.

Baca juga: Memahami Logika Bertindak Otoritas Palestina Perangi Bangsa Sendiri di Operasi Jenin di Tepi Barat

Setelah Intifada Kedua, AS mendirikan Koordinator Keamanan AS (USSC) untuk melatih pasukan keamanan di Tepi Barat.

Israel bisa memveto bantuan keamanan yang diminta Otoritas Palestina.

Sementara itu, menurut media AS bernama Axios, AS telah meminta Israel untuk menyetujui permintaan bantuan itu pada bulan Desember kemarin.

Perseteruan Hamas dengan Fatah