Baca tanpa iklan
Klaim: Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pemerintahannya telah mengurangi migrasi ilegal sebanyak 100.000 orang tahun lalu.
"Kami melakukan segala upaya untuk membatasi migrasi ilegal. Karena itu, kami telah menguranginya sebanyak 100.000 tahun lalu. Dan akan ada pengurangan lagi sebanyak 100.000 tahun ini,” kata Scholz.
Fakta: Scholz tampaknya menghitung pengurangan ini berdasarkan jumlah permohonan suaka di Jerman. Pada 2024, sebanyak 229.751 orang mengajukan suaka di Jerman, menurut Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi Jerman.
Menurut sumber yang sama, angka pada 2023 adalah 329.120. Ini memang menunjukkan pengurangan sekitar 100.000 permohonan.
Namun, migrasi ilegal bisa dilihat dari jumlah orang yang masuk ke Jerman tanpa izin. Dalam hal ini, perhitungan Scholz tidak sepenuhnya akurat.
Jumlah migran yang masuk tanpa izin menurut kepolisian di seluruh perbatasan Jerman turun dari 127.549 pada 2023 menjadi 83.572 pada 2024.
Merz melihat potensi SPD atau Partai Hijau sebagai mitra koalisi
Friedrich Merz dari Partai CDU secara tegas menolak bekerja sama dengan Partai AfD yang berhaluan ekstrem kanan.
"Saya ingin kita mencapai titik strategis di mana kita memiliki dua opsi tetapi hanya membutuhkan satu," katanya.
Ketika ditanya opsi apa saja yang dimaksud, ia menjawab: "Mungkin Partai SPD, mungkin Partai Hijau."
"Saya rasa, Partai SPD dan Partai Hijau telah memahami bahwa mereka tidak bisa terus berjalan seperti sebelumnya. Namun, kami memiliki rencana untuk negara ini: Jerman harus maju, kita harus bergerak maju."
Pemimpin SPD, Olaf Scholz, juga mendukung penolakan Merz untuk bekerja sama dengan kelompok sayap kanan ekstrem.
"Kami memiliki tradisi di Jerman untuk tidak bekerja sama dengan kelompok sayap kanan karena kami telah belajar dari era nasionalisme sosial. Simbol sayap kanan dilarang di Jerman karena alasan yang jelas, dan harus tetap demikian. Saya tegaskan, tidak boleh ada kerja sama dengan kelompok sayap kanan."
Pemimpin AfD, Alice Weidel, mngungkapkan pandangannya, dengan mengatakan, "Perbandingan ini begitu keterlaluan dan saya menolaknya atas nama partai saya. Dengan mengatakan itu, Anda menghina jutaan orang yang memilih kami. Kami adalah partai konservatif yang damai," ujar Weidel.
Namun, Merz menambahkan bahwa Weidel ingin memasukkan Björn Höcke, seorang politikus AfD yang pada 2019 dianggap secara hukum sebagai fasis oleh pengadilan Jerman, ke dalam kabinetnya.
Menurut cek fakta DW, Höcke juga dihukum karena menggunakan slogan Nazi yang dilarang tahun lalu. Namun, Björn Höcke telah membantah kalau dirinya menganut ideologi Nazi.