TRIBUNNEWS.COM - Langkah kontroversial diambil perusahaan migas Malaysia, Petroliam Nasional Bhd (Petronas) pada pekan ini setelah mereka memutuskan memangkas 10 persen tenaga kerjanya.

Menanggapi kontroversi yang terjadi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal tersebut, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ikut buka suara.

Anwar Ibrahim memastikan bahwa mayoritas pekerja yang terkena pemutusan kerja adalah karyawan kontrak.

"Langkah ini sebagian besar melibatkan pekerja kontrak," ujar Anwar secara singkat usai salat Jumat di Surau Al-Ikhwan, Jalan Pinggiran Putra, pada Jumat (6/6/2025).

Dikutip dari Bernama, Anwar menegaskan bahwa pengurangan jumlah karyawan merupakan bagian dari proses right-sizing (penyesuaian skala) perusahaan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang Petronas.

Pernyataan Anwar ini mengonfirmasi rencana yang telah diumumkan Presiden dan CEO Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, sebelumnya pada Kamis (5/6/2025).

Dalam keterangan resminya, ia menyebutkan perusahaan akan memangkas sekitar 5.000 karyawan dari total 52.000–53.000 pegawai, atau sekitar 10 persen dari keseluruhan tenaga kerja.

Proses PHK akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2025, disertai pembekuan promosi dan perekrutan hingga Desember 2026.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan finansial yang berkepanjangan.

Laba bersih Petronas anjlok 32 persen pada 2024, setelah penurunan 21 persen pada 2023. Harga minyak mentah Brent yang stagnan di level US$65 per barel—jauh di bawah target anggaran US$75–US$80 per barel—memperparah kondisi tersebut.

Baca juga: Petronas Lakukan Efisiensi 10 Persen Karyawannya, 5 Ribu Orang Diputus Kerja

"Margin semakin menyusut, ladang minyak semakin kecil. Sangat sulit mencapai target dividen di harga minyak saat ini," kata Tengku Muhammad Taufik dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.

Tengku Muhammad Taufik juga menekankan, restrukturisasi ini adalah langkah kritis dan merupakan skenario terakhir yang harus diambil.

Menurutnya, Petronas tidak akan mampu bertahan di tengah volatilitas pasar energi global tanpa adanya efisiensi.

"Operasional akan diperamping, tetapi transformasi jangka panjang tetap diperlukan untuk menghadapi era transisi energi," ujarnya.

Tekanan global, termasuk ketidakpastian perdagangan dan lonjakan pasokan dari OPEC+, turut memperberat tantangan.