"Ancaman terhadap ICC, langsung atau tidak langsung, merupakan penghalangan keadilan," kata Albanese kepada MEE.

"Itu tindakan yang bertujuan untuk mencegah pengadilan melakukan penyelidikan. Jadi itu pelanggaran prinsip independensi peradilan.

"Sangat serius jika seseorang yang memiliki kekuasaan berani melakukan hal itu."

Albanese menegaskan bahwa "segala bentuk intimidasi, pembalasan, atau campur tangan terhadap pejabat pengadilan merupakan tindak pidana tersendiri".

Yang penting, katanya, "pengadilan dapat mengambil tindakan terhadap orang yang berperilaku buruk atau menghalangi proses hukum."

Cameron juga dapat menghadapi potensi akibat berdasarkan hukum domestik Inggris.

Pasal 54 (1) Undang  -Undang Mahkamah Pidana Internasional  tahun 2001 menyatakan: “Seseorang yang dengan sengaja melakukan salah satu tindakan yang disebutkan dalam pasal 70.1 (tindak pidana terhadap administrasi peradilan yang berkaitan dengan ICC) dapat diproses sebagaimana halnya tindak pidana domestik yang dilakukan dalam kaitannya dengan pengadilan tinggi di Inggris dan Wales.”

Albanese mengatakan bahwa jika Cameron masih berpolitik, "akan ada kecaman dari negara lain, mungkin tindakan diplomatik atau pembalasan.

"Sekarang, saya tidak begitu tahu sistem di Inggris, tetapi dalam sistem yang normal, seandainya dia masih menjabat, bisa saja ada investigasi, gugatan hukum oleh masyarakat sipil - pastinya hal itu akan terjadi. 

"Dan sekali lagi, saya tidak tahu. Kita perlu melihat undang-undang Inggris, tetapi pasti ada sesuatu yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum ini."

'Cameron harus diselidiki'

Dalam panggilan telepon pada tanggal 23 April, Cameron mengatakan kepada Khan bahwa mengajukan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant akan "seperti menjatuhkan bom hidrogen".

Ia mengatakan Khan "hampir membuat kesalahan besar" dan bahwa "dunia belum siap untuk ini". 

Menurut sumber MEE, menteri luar negeri itu berbicara agresif dan berulang kali membentak Khan, yang harus meminta untuk dapat menyelesaikan maksudnya.

Anggota parlemen dari Partai Buruh, Naz Shah, menyebut berita tersebut "mengejutkan" dan mengatakan dia akan "menyampaikan masalah ini secara langsung" kepada Kantor Luar Negeri.