Baca tanpa iklan
Perang Rusia–Ukraina yang pecah pada 24 Februari 2022 bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari ketegangan panjang sejak bubarnya Uni Soviet pada 1991.
Pada 1994, Ukraina menyerahkan seluruh senjata nuklirnya kepada Rusia lewat Budapest Memorandum, dengan jaminan keamanan dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris.
Namun, stabilitas politik di Ukraina kerap goyah, seperti dijelaskan Reuters.
Tahun 2004, muncul Revolusi Oranye setelah Viktor Yanukovych, presiden pro-Rusia, dituding menang lewat kecurangan.
Pemungutan suara ulang akhirnya dimenangkan oleh Viktor Yushchenko yang lebih condong ke Barat.
Tahun 2008, NATO mulai memberi sinyal bahwa Ukraina mungkin bisa bergabung di masa depan.
Dua tahun kemudian, Yanukovych kembali berkuasa dan mempererat hubungan dengan Rusia melalui kesepakatan gas serta perpanjangan sewa pangkalan militer di Krimea.
Namun, krisis besar terjadi pada November 2013 ketika Yanukovych membatalkan perjanjian dengan Uni Eropa.
Keputusan itu memicu gelombang protes besar-besaran Euromaidan, yang akhirnya menggulingkan Yanukovych pada Februari 2014.
Situasi semakin panas saat kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk mendeklarasikan republik sendiri.
Pertempuran antara pasukan Ukraina dan separatis meletus, meski ada upaya damai lewat Perjanjian Minsk I dan II pada 2014–2015.
Sayangnya, pelanggaran terus terjadi dan ketegangan tetap membara.
Menjelang akhir 2021, Rusia mulai mengerahkan pasukan besar-besaran di perbatasan Rusia dan Belarus yang dekat dengan Ukraina.
Lalu pada 24 Februari 2022, Putin memerintahkan invasi terhadap Ukraina melalui serangan dari berbagai lokasi seperti dari utara (dari Belarus menuju Kyiv), timur (dari perbatasan Rusia ke Donetsk dan Luhansk), selatan (dari Krimea menuju Kherson dan Zaporizhzhia) dan serangan udara di seluruh Ukraina, lapor Al Jazeera.
Presiden Vladimir Putin menyebut operasi militer itu bertujuan melemahkan kekuatan militer Ukraina, mencegah negara tersebut masuk ke NATO, sekaligus “melindungi” etnis Rusia di Donetsk dan Luhansk, lapor AP News.
Ia juga menuduh pemerintahan Ukraina dipengaruhi kelompok neo-Nazi serta menjadi kepanjangan tangan Barat.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)