Baca tanpa iklan
Akibat perang Iran, ketidakpastian perencanaan kini dirasakan di seluruh dunia. Banyak negara khawatir terhadap inflasi berkepanjangan dan kelangkaan sumber daya. Ketika negara-negara Teluk berupaya mempertahankan citra mereka sebagai "tempat aman” bagi investasi, Turki mengambil langkah agresif: Ankara ingin menarik investor asing dan kekayaan global masuk ke negaranya melalui pemotongan pajak besar serta berbagai insentif ekonomi.
Paket undang-undang terkait sudah diumumkan Presiden Recep Tayyip Erdoğan pada akhir April. Awal Mei lalu, rancangan itu diajukan ke parlemen dan telah disetujui oleh komisi terkait. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing Turki di tingkat internasional sekaligus menjadikannya lokasi yang menarik bagi modal asing dan tenaga ahli berkualitas.
Undang-undang tersebut ditujukan kepada individu maupun perusahaan yang dalam tiga tahun terakhir tidak tercatat sebagai wajib pajak di Turki. Mereka dijanjikan berbagai fasilitas besar. Siapa pun yang mendaftarkan aset luar negerinya, seperti valuta asing, emas, atau surat berharga - di Turki sebelum tanggal 31 Juli 2027 akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan selama 20 tahun atas keuntungan yang diperoleh di luar negeri.
Selain itu, tarif pajak warisan dan hibah untuk kelompok ini akan dipangkas menjadi hanya satu persen. Saat ini, tarif pajak warisan di Turki berkisar antara 1 hingga 10 persen tergantung nilai aset, sedangkan pajak hibah mencapai 10 hingga 30 persen.
Pemerintah juga membuka peluang legalisasi aset domestik yang sebelumnya belum dilaporkan kepada otoritas pajak tanpa ancaman hukuman, dengan syarat dana tersebut diinvestasikan dalam obligasi pemerintah domestik atau instrumen serupa selama periode tertentu.
Pajak perusahaan eksportir dipangkas drastis
Pemerintah Turki juga ingin mendorong perdagangan luar negeri. Pada Maret lalu, ekspor tercatat turun 6,4 persen. Untuk mengatasinya, pemerintah berencana memangkas pajak perusahaan bagi perusahaan domestik.
Bagi eksportir di sektor manufaktur, tarif pajak perusahaan akan dipotong dari 25 persen menjadi 9 persen. Sementara eksportir sektor lain akan dikenai tarif 14 persen.
Selain itu, pemerintah ingin mengembangkan pusat keuangan Istanbul menjadi hub internasional yang mampu bersaing dengan Singapura atau Hong Kong. Perusahaan yang berbasis di Istanbul akan memperoleh pembebasan pajak penuh atas keuntungan dari perdagangan transit internasional. Bahkan perusahaan global yang memindahkan kantor regional mereka ke kota tersebut akan dibebaskan dari pajak selama 20 tahun.
Pengurangan birokrasi besar-besaran
Untuk membuat investasi lebih menarik, pemerintah juga berencana memangkas birokrasi secara signifikan. Koordinasi program akan langsung berada di bawah kantor presiden.
Pemerintah akan membangun satu pusat layanan digital terpadu yang menangani seluruh proses — mulai dari pendirian perusahaan, izin kerja dan tinggal, hingga pemeriksaan lingkungan — secara terpusat dan lebih cepat.
Saat mengumumkan paket kebijakan ini, Erdogan menyatakan bahwa Turki kini bukan lagi sekadar jembatan antara Timur dan Barat atau Utara dan Selatan. Menurutnya, Turki telah menjadi titik penting bagi jalur energi dan perdagangan di kawasan.
Ia juga menegaskan bahwa Ankara berhasil mengelola berbagai krisis dalam beberapa tahun terakhir sehingga Turki kini menjadi "pulau stabilitas.”
"Turki adalah kandidat kuat untuk menjadi salah satu pusat kekuatan baru dalam dunia multipolar yang sedang berubah,” ujar Erdogan.
Kritik: Hanya upaya mencari uang segar
Meski rencana tersebut ambisius, sejumlah pakar pajak meragukan efektivitasnya. Ekonom dan pakar properti independen asal Istanbul, Emre Sirin, menilai kebijakan ini hanyalah upaya pemerintah mencari suntikan dana baru.
"Sudah tidak ada lagi uang maupun sumber daya yang bisa dieksploitasi,” paparnya. Menurut Sirin, pemerintah kini menggunakan segala cara untuk menarik modal asing. Pembebasan pajak bagi perusahaan asing dan bebas pajak jangka panjang bagi aset impor dinilai sebagai langkah terakhir yang putus asa.