TRIBUNNEWS.COM -Government Shutdown atau penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat (AS) memasuki hari kelima.

Ancaman baru terus tumbuh dari Gedung Putih.

Terbaru berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal.

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan tersebut, sementara pembicaraan antara kedua kubu masih buntu.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, mengatakan kepada CNN bahwa Trump dan Direktur Anggaran Gedung Putih Russ Vought sedang menyiapkan rencana darurat jika negosiasi benar-benar menemui jalan buntu.

“Jika presiden memutuskan bahwa pembicaraan tidak menghasilkan apa pun, maka PHK akan dimulai,” ujarnya dalam program State of the Union.

Trump juga menegaskan kepada wartawan bahwa ancaman PHK merupakan akibat dari sikap Partai Demokrat.

“Siapa pun yang di-PHK, itu karena Partai Demokrat,” kata Trump saat menghadiri peringatan ulang tahun Angkatan Laut AS di Norfolk, Virginia, pada Minggu (5/10/2025).

Melalui platform Truth Social, Trump menulis, “PERTUNJUKAN HARUS TERUS BERLANJUT,” seraya menyebut perayaan militer itu sebagai simbol “kecakapan dan kekuatan Angkatan Laut.”

Perayaan tersebut dinilai berpotensi terseret dalam ketegangan politik yang kian panas.

Menurut laporan BBC, pembicaraan antara Gedung Putih dan Kongres terakhir kali berlangsung pada 1 Oktober, bertepatan dengan awal tahun fiskal federal.

Penolakan Senat Demokrat terhadap RUU pendanaan jangka pendek memicu penutupan ini.

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan kepada CBS bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dimulainya kembali dialog langsung dengan presiden.

Baca juga: Pemerintah Amerika Serikat Resmi Alami Government Shutdown, Apa Artinya?

Partai Demokrat menuntut jaminan agar Gedung Putih tidak memangkas pengeluaran publik serta memperpanjang peningkatan kredit pajak premi dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA).

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, mendesak Demokrat untuk membuka kembali pemerintahan terlebih dahulu.