Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan publik usai muncul di Pengadilan Distrik Tel Aviv untuk melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi yang telah menjeratnya sejak Mei 2020.
Kehadirannya kali ini menjadi perhatian, bukan hanya karena posisi politiknya yang tinggi, tapi juga karena sikap santainya saat memasuki ruang sidang setelah absen selama sebulan.
Saat tiba di pengadilan, Netanyahu terlihat senyum-senyum. Ia didampingi sejumlah menteri dan anggota Knesset dari Partai Likud, partai yang juga ia pimpin, seolah ingin menunjukkan bahwa dukungan politik di tubuh partainya masih kuat meski tengah dilanda skandal.
Momen itu menjadi sorotan, terutama karena Netanyahu tampak tanpa tekanan meski tengah menghadapi tiga kasus korupsi besar yang telah membayangi karier politiknya.
Banyak pihak menilai ekspresi santai dan “cengar-cengir” Netanyahu merupakan strategi pencitraan politik, untuk menunjukkan keyakinan diri bahwa proses hukum ini tidak akan menjatuhkannya dari kursi kekuasaan.
Dapat Dukungan Dari Presiden AS
Kehadiran Netanyahu di pengadilan bertepatan dengan meningkatnya dukungan dari sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden AS Donald Trump.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Anadolu, Trump pada awal pekan lalu secara terbuka meminta Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu.
Trump dan Netanyahu selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dan pandangan politik yang serupa terutama dalam isu keamanan, nasionalisme, dan kebijakan terhadap Palestina serta Iran.
Baca juga: Di Masa Damai Pascaperang Gaza, Netanyahu Malah Beri Ancaman ke Hamas Lagi
Keduanya sama-sama menonjolkan citra pemimpin kuat yang menentang tekanan global dan sering menuduh media serta lembaga hukum sebagai alat politik lawan mereka.
Trump menilai, Netanyahu layak mendapatkan pengampunan karena telah “bekerja keras menjaga keamanan Israel dan stabilitas Timur Tengah”.
Dalam pandangan Trump, proses hukum terhadap Netanyahu dianggap terlalu politis, mirip dengan tuduhan yang selama ini ia lontarkan terhadap penyelidikan kasusnya sendiri di AS.
Namun, secara hukum, permintaan pengampunan dari Trump tidak memiliki kekuatan langsung terhadap sistem hukum Israel.
Wewenang penuh berada di tangan Presiden Herzog, yang dapat memberikan pengampunan atau keringanan hukuman berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kehakiman.
Meski begitu, tekanan politik dan opini publik yang ditimbulkan dari pernyataan Trump bisa memberi dampak tidak langsung terhadap dinamika hukum Netanyahu, terutama jika dukungan terhadapnya di Partai Likud semakin menguat.
Beberapa analis di Tel Aviv menyebut langkah Trump sebagai “dukungan simbolis dengan efek strategis”.