Baca tanpa iklan
Menteri Pertahanan Inggris: Negara NATO Bisa Kerahkan Pasukan ke Ukraina
TRIBUNNEWS.COM - Inggris siap mengerahkan pasukan mereka ke Ukraina untuk mengamankan kesepakatan damai di masa depan di negara itu, kata Menteri Pertahanan Inggris John Healey.
Ujaran itu dilontarkan Healey menjelang pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang belakangan dikabarkan batal.
Baca juga: Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Ukraina Beberapa Jam Setelah Pertemuan Trump-Putin Batal
"Perdamaian itu mungkin," kata Healey dalam pidatonya di pusat kota London pada Senin (20/10/2025).
"Jika Presiden Trump dapat menjadi perantara perdamaian, maka kami siap membantu mengamankan perdamaian itu untuk jangka panjang," tambahnya meski belakangan diketahui pertemuan Trump dan Putin urung terjadi
Trump mengatakan pekan lalu, setelah percakapan telepon selama dua jam dengan Putin, ia akan bertemu presiden Rusia di Budapest "untuk melihat apakah kita dapat mengakhiri perang yang 'memalukan' ini."
Namun, belakangan Trump mengatakan ia tidak ingin "pertemuan yang sia-sia" dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak diundang dalam rencana pertemuan Putin dan Trump itu.
Zelensky mengatakan ia bersedia hadir sambil mengkritik negara tuan rumah, Hongaria—yang pemimpinnya, Viktor Orbán, dekat dengan Putin dan Trump—atas penolakannya untuk mendukung Kyiv.
Lokasi ini kemungkinan sensitif bagi Kyiv, ibu kota Hongaria yang terkait erat dengan Memorandum Budapest, atau perjanjian yang ditandatangani Ukraina dengan AS, Inggris, dan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.
Kyiv setuju untuk menyerahkan senjata nuklir dengan imbalan "jaminan" keamanan bahwa kemerdekaan dan perbatasan Ukraina akan dilindungi. Rusia melanggar memorandum tersebut pada tahun 2014 dan 2022.
Angan-angan untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina akhirnya kandas setelah Trump batal bertemu Putin yang diiringi serangan besar-besaran Moskow ke Ukraina.
Sebelumnya, KTT Alaska antara Trump dan Putin pada bulan Agustus gagal menghasilkan kemajuan konkret menuju kesepakatan damai yang dijanjikan Trump untuk Ukraina.
Meskipun politisi Republik tersebut semakin frustrasi pada Rusia, ia menunda pemberian sanksi berat kepada Moskow, yang didorong oleh Ukraina.
Negara-negara Eropa, yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, telah selama berbulan-bulan mempertimbangkan seperti apa pasukan penjaga perdamaian atau pasukan stabilisasi itu, dan jaminan apa yang perlu diberikan AS agar pasukan itu dapat berfungsi.