Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz berjanji akan meningkatkan serangan besar-besaran di Lebanon selatan usai menuding Hizbullah melanggar gencatan senjata.
Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak November 2024, Katz menilai Hizbullah belum sepenuhnya melucuti senjatanya.
Menteri Pertahanan Israel itu menuding pemerintah Lebanon gagal melaksanakan komitmennya untuk melucuti senjata Hizbullah sesuai kesepakatan gencatan senjata.
Kelompok tersebut juga diyakini menyimpan rudal dan roket jarak pendek yang mampu menjangkau kota-kota Israel di utara, seperti Metula dan Kiryat Shmona.
Alasan itulah yang mendorong Israel untuk mengambil sikap agresif, mengancam untuk memperluas operasi jika kelompok tersebut nekat “bermain api” dengan Israel.
“Hizbullah sedang bermain api, dan presiden Lebanon sedang menunda-nunda. Kami tidak akan membiarkan ancaman apapun terhadap warga di utara.”
Tak tanggung-tanggung untuk menggertak pemerintah Lebanon, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengkonfirmasi serangan udara semalam di kota Kfar Reman, Lebanon selatan, hingga menewaskan empat anggota pasukan elit Hizbullah.
Militer Israel menyebut target utama adalah kepala logistik Hizbullah, yang disebut berperan dalam transfer senjata dan pembangunan kembali infrastruktur militer kelompok itu.
Dengan pernyataan tersebut, Katz menegaskan posisi Israel sebagai negara yang siap bertindak keras demi mempertahankan kedaulatan dan stabilitas kawasan utara dari ancaman Hizbullah.
Lebanon Terancam Jadi Medan Perang Baru
Baca juga: Lebanon Siap Hadapi Serangan Israel, Hizbullah Beri Pujian
Para pengamat internasional menilai, jika situasi ini terus berlanjut tanpa upaya diplomasi yang kuat, Lebanon selatan berisiko kembali menjadi medan perang besar di Timur Tengah.
Wilayah tersebut sebelumnya telah hancur akibat konflik, dengan ribuan warga kehilangan rumah dan infrastruktur penting porak-poranda.
Selain ancaman perang, krisis kemanusiaan di Lebanon juga semakin parah.
Banyak warga yang masih tinggal di kamp pengungsian sejak konflik tahun 2024, sementara akses terhadap listrik, air bersih, dan bantuan kemanusiaan semakin terbatas.
Organisasi internasional memperingatkan bahwa pecahnya perang baru akan memperburuk penderitaan masyarakat sipil yang kini hidup dalam kondisi sangat rentan.
Ketegangan ini memperlihatkan rapuhnya perdamaian di kawasan. Meski ada kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat tahun lalu, implementasinya berjalan lambat dan penuh pelanggaran.