Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat secara resmi mencabut nama Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa dari daftar sanksi “teroris global”.
Keputusan ini dianggap sebagai sinyal kuat Washington mulai membuka jalan bagi rekonstruksi dan integrasi politik Suriah di panggung internasional.
Menandai langkah besar dalam upaya memulihkan hubungan dengan Damaskus setelah lebih dari satu dekade konflik berdarah.
Mengutip laporan Al Jazeera, penghapusan nama al-Sharaa diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat (7/11/2025).
Selain al-Sharaa, Anas Hasan Khattab, Menteri Dalam Negeri Suriah yang juga pernah dikaitkan dengan kelompok bersenjata, ikut dihapus dari daftar sanksi.
Bersamaan dengan itu, Dewan Keamanan PBB juga menyetujui pencabutan sanksi terhadap al-Sharaa sehari sebelumnya,
Langkah tersebut datang setelah penggulingan mantan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024, yang menandai akhir dari rezim otoriter dan awal transisi politik di negara yang selama 13 tahun terjerat perang saudara.
Sejak itu, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa berupaya memperbaiki hubungan diplomatik, membuka kembali ekonomi, dan memulihkan stabilitas nasional.
Melalui upaya ini pejabat AS berharap perubahan arah kebijakan luar negeri Washington dapat mendukung rekonsiliasi dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
“Dengan diadopsinya resolusi ini, Dewan Keamanan mengirimkan sinyal politik yang kuat bahwa Suriah telah memasuki era baru sejak jatuhnya Assad,” kata Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB, usai pemungutan suara di New York.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Cabut Sanksi terhadap Presiden Suriah, Langkah Bersejarah Pasca Kejatuhan Assad
Dampak Besar terhadap Ekonomi Suriah
Langkah pencabutan sanksi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Suriah yang hancur akibat perang panjang.
Mengingat selama bertahun-tahun, sanksi dari AS dan PBB telah membatasi akses Suriah terhadap perdagangan internasional, bantuan kemanusiaan, dan investasi luar negeri.
Dengan dicabutnya sanksi tersebut, Suriah berpotensi kembali terhubung dengan jaringan keuangan global.
Termasuk menstabilkan mata uang yang terpuruk sejak pecahnya perang lebih dari satu dekade lalu.
Pemerintah baru di bawah al-Sharaa juga berpeluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memulihkan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang sempat lumpuh akibat konflik internal, embargo, dan blokade ekonomi global.