Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ukraina akan menggelar pemilihan umum untuk memilih presiden setelah mitranya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyindir kekuasaan Volodymyr Zelenskyy.
Zelenskyy menjabat sebagai presiden Ukraina sejak tahun 2019 dan berakhir pada Mei 2024.
Namun, kekuasaannya tetap berlanjut karena menurut konstitusi Ukraina, negaranya tidak dapat menggelar pemilu selama darurat militer, termasuk selama perang dengan Rusia.
Pendonor militer terbesar Ukraina, AS, baru-baru ini menyindir Zelenskyy yang masih menjabat sebagai presiden.
Pada Februari lalu, Trump juga menyindir kekuasaan Zelenskyy dengan menyebutnya "diktaktor".
Zelenskyy yang terlihat kesal dengan sindiran Trump mengenai demokrasi di negaranya, mengatakan rakyat Ukraina sebenarnya juga menanti pemilu.
“Ini adalah pertanyaan untuk rakyat Ukraina, bukan rakyat dari negara lain, dengan segala hormat kepada mitra kami," kata Zelenskyy, Selasa (9/12/2025).
"Karena pertanyaan ini diajukan hari ini oleh Presiden Amerika Serikat, mitra kami, saya akan menjawab dengan singkat: lihat, saya siap untuk pemilu," ujar Zelenskyy pada Selasa malam.
Meski kesal, presiden Ukraina itu tetap memberi pernyataan Ukraina akan menggelar pemilu presiden dalam waktu 60 hingga 90 hari ke depan.
“Selain itu, saya meminta… Amerika Serikat untuk membantu saya, mungkin bersama dengan kolega Eropa, untuk memastikan keamanan pemilu, dan kemudian dalam 60 hingga 90 hari ke depan Ukraina akan siap untuk menyelenggarakan pemilu. Saya pribadi memiliki kemauan dan kesiapan untuk ini,” tambahnya, dikutip dari The Guardian.
Ia menambahkan akan meminta parlemen Ukraina untuk merancang amandemen undang-undang darurat militer, lapor Russia Today.
Baca juga: Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Dipangkas Jadi 20 Poin, Zelensky akan Ungkap Isinya
Pernyataan Zelenskyy menjawab sindiran Trump yang disampaikan dalam wawancara dengan Politico.
“Mereka sudah lama tidak mengadakan pemilihan umum,” kata presiden AS itu dalam wawancara yang terbit pada Selasa pagi.
“Anda tahu, mereka berbicara tentang demokrasi, tetapi sampai pada titik di mana itu bukan demokrasi lagi," lanjutnya.
Trump dalam proposal perdamaian yang diajukan AS bulan lalu, mengusulkan agar Ukraina mengadakan pemilu dalam waktu 100 hari setelah mencapai gencatan senjata dengan Rusia.