Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perang perebutan wilayah antara Thailand dengan Kamboja semakin panas.
Memasuki hari kelima perang, Perdana Menteri (PM) sementara Thailand, Anutin Charnvirakul menyebut bakal melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Jumat (12/12/2025) malam ini.
Donald Trump sebelumnya berjanji akan menghubungi para pemimpin kedua negara, menyatakan optimisme bahwa ia "bisa membuat mereka berhenti berkelahi".
Sementara itu, diplomat tertinggi Thailand, Sihasak Phuangketkeow, telah berkomunikasi dengan Menlu AS, Marco Rubio.
Dalam pembicaraan itu, Sihasak menegaskan komitmen Thailand untuk mencapai resolusi damai dengan Kamboja.
Di sisi lain, Kamboja menuduh militer Thailand terus melancarkan serangan artileri.
Media Kamboja, The Khmer Times melaporkan, pasukan Thailand diduga melakukan serangan baru di tiga provinsi Kamboja — Oddar Meanchey, Preah Vihear, dan Banteay Meanchey — pada Jumat (12/12/2025) dini hari.
Kementerian Pertahanan Kamboja secara keras membantah klaim yang disebarkan oleh militer Thailand mengenai penggunaan tentara bayaran asing untuk mengoperasikan drone bunuh diri.
"Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menolak propaganda yang disebarkan oleh halaman Facebook Area Angkatan Darat ke-2 Thailand, yang menuduh Kamboja menggunakan orang asing untuk membantu meluncurkan drone FPV dalam konflik perbatasan Kamboja-Thailand," demikian pernyataan kementerian tersebut.
Kamboja juga menolak tuduhan media Thailand bahwa mereka bersiap meluncurkan rudal PHL-03 buatan China dalam sengketa ini.
Kamboja menuntut agar pihak Thailand menghentikan penyebaran berita palsu, yang disebut bertujuan mengalihkan perhatian dari "pelanggaran hukum internasional" yang dilakukan Thailand.
Baca juga: Thailand Borong Rudal Barak MX Besutan Israel Seharga Rp1,7 Triliun, Dalih Hadang Serangan Kamboja
PM Thailand Bubarkan Parlemen
PM Anutin pada Kamis mengumumkan pembubaran parlemen, lebih cepat dari yang diperkirakan, menyusul kebuntuan legislatif.
Anutin secara resmi mengajukan dekrit pembubaran parlemen yang kemudian disahkan oleh Raja Maha Vajiralongkorn.
Dikutip dari Al Jazeera, Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn telah mendukung keputusan tersebut.
Hal ini berarti pemilihan umum dini harus dilaksanakan dalam waktu 45 hingga 60 hari.