TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 Rabu (10/12/2025), Uni Eropa menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran HAM.

Brussel menilai Beijing gagal menunjukkan kemajuan berarti dalam penegakan hak asasi manusia.

Dikutip dari Republic World, Minggu (14/12/2025), Delegasi Uni Eropa untuk Tiongkok menegaskan kembali komitmen UE terhadap “universalitas dan sifat tak terpisahkan hak asasi manusia” sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Perjanjian tentang Uni Eropa.

UE sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan penindasan.

Meski keterlibatan diplomatik terus berlangsung—termasuk melalui Dialog HAM Uni Eropa–Tiongkok ke-40 di Brussels dan KTT Uni Eropa–Tiongkok ke-25—UE mencatat bahwa situasi HAM di Tiongkok memburuk.

Pernyataan tersebut menyoroti pembatasan sistemik terhadap kebebasan berekspresi, beragama, dan berbudaya yang dinilai mengancam keberlangsungan identitas kelompok minoritas di Tiongkok.

UE juga menegaskan bahwa penandatangan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dinilai gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

Uni Eropa memberikan perhatian khusus pada wilayah Xinjiang, dengan mengutip sejumlah laporan kredibel, termasuk temuan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Kecaman Uni Eropa

UE mengecam praktik kerja paksa, pemindahan paksa warga Uighur.

Selain itu, Uni Eropa kembali menuntut kejelasan terkait keberadaan Panchen Lama ke-11, Gedhun Choekyi Nyima, yang telah lama menghilang.

UE menegaskan bahwa keputusan terkait kepemimpinan agama, termasuk suksesi Dalai Lama, harus bebas dari campur tangan negara.

Brussel juga mengkritik terkikisnya hak-hak linguistik di Mongolia Dalam serta mengecam tindakan keras terhadap jaringan keagamaan, termasuk Gereja Sion Beijing.

UE menyerukan agar Tiongkok mencabut kebijakan Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL).

Respons Beijing

Pemerintah China menyebut pernyataan Uni Eropa mengenai situasi Hak Asasi Manusia di Tiongkok sebagai penilaian keliru dan bentuk pencemaran nama baik.

"Pernyataan Delegasi UE itu memuat gambaran fakta yang salah, tuduhan palsu, disinformasi, dan campur tangan dalam urusan internal serta kedaulatan peradilan China, melanggar hukum internasional dan norma hubungan internasional," kata Juru Bicara Kemlu China Guo Jiakun di Beijing, Kamis (11/12/2025).